Results 81 to 90 of about 91,173 (152)

Kekuatan Putusan Mahkamah Partai Ditinjau dari Sistem Kekuasaan Kehakiman Menurut UUD 1945 [PDF]

open access: yes, 2018
Mahkamah Partai adalah satu organ baru partai politik yang wajib dibentuk setiap partai menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
Firdaus Firdaus   +3 more
core   +1 more source

Pengujian Formal terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi: Komentar terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/2023

open access: yesJurnal Konstitusi
This article discusses issue concerning formal review of Constitutional Court decision. This article comments the Constitutional Court Decision Number 145/PUU-XXI/2023. The Application requests the Constitutional Court to conduct formal review to Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023. This issue is very interesting.
openaire   +3 more sources

Problem Penemuan Kebenaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
Every effort of discovering the truth always faced with the possibility to slip. This possibility of slips also occurs in the Constitutional Court Decisions, specifically one which strongly related to material truth, such as in the decision related in disputeĀ  of local general election result. Based on that certainty, this paperĀ  attemptsĀ  to study the
openaire   +3 more sources

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT (BINDING)

open access: yesSolusi, 2021
The Constitutional Court has the authority to judge at the first and last levels whose decisions are final and binding. The Constitutional Court decision which is final and binding, contains 4 (four) legal meanings, namely: First, in order to realize legal certainty as soon as possible for the disputing parties.
openaire   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016

open access: yes, 2020
Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 ...
openaire   +3 more sources

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PENYELENGGARAAN PEMILU SERENTAK [PDF]

open access: yes, 2020
Secara normatif-yuridis, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Artinya, sejak memiliki kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya hukum lanjutan berupa banding dan kasasi, termasuk ...
NAFIAR NABTAGHIL AMIN, NIM. 14370036
core   +1 more source

Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 [PDF]

open access: yes, 2017
Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif ...
Ariprabowo, Tri   +6 more
core   +1 more source

Constitutional Disobedience Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Sistem Peradilan Pidana

open access: yesTaruna Law
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 telah meruntuhkan tembok limitatif terhadap upaya hukum Peninjauan Kembali yang boleh dilakukan lebih dari satu kali atas pertimbangan adanya bukti (Novum) baru.
Rafi Pravidjayanto
doaj   +1 more source

DISKRESI DINAMIKA DAN PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DI INDONESIA

open access: yesJurnal Teori dan Riset Administrasi Publik
Penelitian ini membahas diskresi dinamika dan perubahan konstitusi di Indonesia melalui putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, mengatur pembagian kekuasaan, serta menjamin hak dan kewajiban warga negara.
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy