Results 101 to 110 of about 11,449 (157)

Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara

open access: yesIndonesian Journal of Law and Justice
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis perubahan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam konteks pemilihan umum (pemilu) tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan hukum tata negara. Keputusan-keputusan MK memiliki peran krusial dalam menentukan validitas
Silvi Aryana Paradita, Irwan Triadi
semanticscholar   +1 more source

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU/XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

open access: yesJournal of Law, Education and Business
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PUU/XXI/2023 yang membahas persyaratan batas usia pencalonan Presiden dan Wakil Presiden.
Rasji Rasji   +2 more
semanticscholar   +1 more source

Permasalahan Presidential Threshold: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Partai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimal partisipasi politik atau kemampuan partisipasi politik untuk mendukung presiden dan wakil presiden. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini.
openaire   +1 more source

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart dan Ronald Dworkin

open access: yesIBLAM LAW REVIEW
This article focuses on the Constitutional Court decision no. 90/PUU-XXI/2023 which has attracted a lot of attention from experts and practitioners in the field.
Abdil Azizul Furqon   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Refleksi Fenomena Judicialization of Politics pada Politik Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesJurnal Konstitusi, 2016
This paper aims  to  introduce  the  phenomenon  of  judicialization  of  politics in the treasury of  legal  thought  in  Indonesia.  In  addition,  this  paper  also  aims to reflect the presence of judicialization of politics in the  Constitutional  Court, either through legal policy  on  establishment  of  constitutional  court  or  through its ...
openaire   +3 more sources

CONFLICT OF INTEREST KETUA HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TELAAH PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

open access: yesJournal of Excellence Humanities and Religiosity
  Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menuai pro-kontra, pasalnya putusan tersebut memuat konflik kepentingan (conflict of interest) Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (Anwar Usman).
Anggar Putra, Saiful
semanticscholar   +1 more source

KEPASTIAN HUKUM DAN HAK KONSTITUSIONAL: DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA NOMOR. 97/PUU-XIV/2016 TERHADAP PERLINDUNGAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN

open access: yesJurnal Aktual Justice
Putusan Mahkamah Konstitusi (“MK”) RI No. Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 7 November 2017 menjadi inovasi baru bagi perlindungan hak konstitusi warga negara di Indonesia.
Choirul Anam, Karyoto Ahmad
semanticscholar   +1 more source

Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada

open access: yesMedia Iuris
The Constitutional Court in Decision Number 85/PUU-XX/2022 stated that the authority to decide regional head election result dispute is the Constitutional Court’s original authority.
Bimo Fajar Hantoro
doaj   +1 more source

Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 Terhadap Politik dan Demokrasi Indonesia

open access: yesJurnal Ilmu Hukum
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024 atau dikenal sebagai Pilpres 2024, adalah pemilihan umum kelima di Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
S. Sulistyowati   +12 more
semanticscholar   +1 more source

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023 TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

open access: yesJurnal Yustitia
Pengaturan mengenai PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja oleh sebagian masyarakat dirasa tidak memberikan perlindungan kepada pekerja karena batas waktu PKWT menjadi lebih panjang dan adanya ketentuan bahwa jangka waktu PKWT didasarkan atas kesepakatan ...
I. K. S. Wiradharma Sumertajaya   +3 more
semanticscholar   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy