Results 121 to 130 of about 11,449 (157)

Analisis Kewajiban Legislasi DPR dan Pemerintah dalam Menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023

open access: yesIBLAM LAW REVIEW
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 memperkenalkan norma hukum baru yang memberikan pengecualian terhadap syarat usia pencalonan presiden dan wakil presiden bagi calon yang pernah atau sedang menjabat dalam jabatan terpilih melalui pemilihan ...
Abdul Wahid, S. Suriyanto
semanticscholar   +1 more source

Legal Reasoning Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

open access: yesAs-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga 
Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024 is a decision concerning the presidential and vice presidential nomination threshold. The existence of this decision is a breath of fresh air for political parties, where, in the absence of a presidential threshold, every political party can nominate a presidential and vice presidential candidate ...
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 69/PUU-XII/2015

open access: yesJurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2017
: This Study discusses the legislation ratios of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 and its legal implications on the authority of a notary in the establishment of a marriage certificate after the Constitutional Court Decision Number ...
Wahyuni Wahyuni   +2 more
doaj  

Politik Hukum Pengampunan Pajak Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

open access: yesWidya Yuridika
Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty is a regulation from the government as part of increasing tax revenue in Indonesia. Tax amnesty is considered to have various shortcomings that harm the values of justice and constitutionality. Reviewing laws that have been decided by the Constitutional Court with Decisions Numbers 57, 58, 59 AND 63/PUU-XIV ...
openaire   +1 more source

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENILAI AGAMA (Kajian Yurudis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016)

open access: yesHakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2018
Mengingat kedudukan dan perannya yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, agama merupakan isu yang sangat sensitif bagi sebagian besar masyarakat. Pun demikian, dengan persoalan kepercayaan yang dianut oleh sebagian kalangan masyarakat Indonesia.
openaire   +1 more source

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Politik Kriminal Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi
Dalam hukum pidana materiil, Mahkamah Konstitusi (MK) secara konsisten bertindak sebagai negative legislature dan tidak menjadi criminal policy maker. Namun, dalam hukum pidana formil, MK mengambil peran sebagai criminal policy maker. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi di bidang Pengujian Undang-Undang terhadap ...
openaire   +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.

Related searches:

Rekonstruksi Hukum Pemilihan Umum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah
Pemilihan umum daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Tetapi, dinamika ketatanegaraan pasca reformasi menunjukkan bahwa sistem dan norma hukum pemilu sering kali mengalami perubahan ...
Darmawan Darmawan, Muchlisin
semanticscholar   +1 more source

Konstruksi Judicial Order dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance, 2021
The decision of the Constitutional Court is a legal product produced by the Court, whose decision is final and binding. The meaning of the final and binding clause means that since the decision is read in front of the court it is open to the public, has binding legal force and there is no further legal action. This research includes normative juridical
openaire   +1 more source

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135 PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menetapkan pemisahan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah mulai tahun 2029.
Apwan Riadi Parapat, Khalid
semanticscholar   +1 more source

Teori Maslahat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

2018
This book tries to reconcile the legal problem of children born outside marriage after the issuance of Decision of the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 by using the Jurisprudence Proposal. In this book, the Author borrows an inclusive and progressive-responsive Theory Maslahat at-Thufi as his "Knife of Analysis".
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy