Results 131 to 140 of about 11,449 (157)
Some of the next articles are maybe not open access.
Diponegoro law journal
Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan putusan final and binding, tetapi putusan tersebut ternyata dapat dibatalkan. Upaya pembatalan diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif ...
Ahmad Frisky Paradipta Benfa +2 more
semanticscholar +1 more source
Arbitrase merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang menawarkan putusan final and binding, tetapi putusan tersebut ternyata dapat dibatalkan. Upaya pembatalan diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif ...
Ahmad Frisky Paradipta Benfa +2 more
semanticscholar +1 more source
2021
This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 on the execution of fiduciary guarantees. The research method used is juridical normative with a legislation approach and case in the form of Constitutional Court decision that have permanent legal force.
Lubis, Amri +3 more
openaire +1 more source
This research is to analyze the legal consequences of Constitutional Court Decision No. 18 / PUU-XVII / 2019 on the execution of fiduciary guarantees. The research method used is juridical normative with a legislation approach and case in the form of Constitutional Court decision that have permanent legal force.
Lubis, Amri +3 more
openaire +1 more source
PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Jurnal Legislasi Indonesia, 2018The Constitutional Court has an authority in judging at first and final levelof the decision that shall be final and binding also obtain permanent legalforce since the end of spoken/read, but there are some decisions that cannot be directly implemented due to need follow-up with the formation ofnew laws or law amendment, for example Constitutional ...
openaire +1 more source
Abstract This study is entitled “An Analysis of the Constitutional Court’s Decision on money politic Based on Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXII/2024.” The thesis addresses the following research questions: (1) What are the challenges in the regulation of money politic in Indonesia?
Pratama , Agung Gilang, Sadzali, Ahmad
openaire +1 more source
Pratama , Agung Gilang, Sadzali, Ahmad
openaire +1 more source
2023
ABSTRAK Keberadaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi senjata bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dalam mencatatkan perkawinannya melalui putusan dari Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan beda ...
openaire
ABSTRAK Keberadaan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi senjata bagi pasangan yang ingin menikah beda agama dalam mencatatkan perkawinannya melalui putusan dari Pengadilan Negeri. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang melangsungkan perkawinan beda ...
openaire
EKSISTENSI PUTUSAN JUDICIAL REVIEW OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
2013Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Eksistensi Putusan MK dalam peraturan perundang-undangan, bagaimana Kekuatan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam “judicial reviewâ€, dan apa Implikasi hukum Putusan Judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1 ...
openaire +1 more source
PERJANJIAN KAWIN PASCA BERLAKUNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Jurnal Education and Development, 2023exaly
2014
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak kekuasaan yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari undang-undang dasar 1945 pada perubahan ketiga yang disahkan ...
openaire
Penyelenggaraan kekuasaan lembaga negara peradilan yang merdeka, bebas dari segala campur pihak kekuasaan yudisial dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, sebagaimana amanah dari undang-undang dasar 1945 pada perubahan ketiga yang disahkan ...
openaire
Perjanjian Perkawinan: Sebuah Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2023exaly