Results 111 to 120 of about 516,480 (135)
openaire +1 more source
Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional [PDF]
T Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan langkah esensial dalam menjaga stabilitas dan kualitas demokrasi di tingkat lokal. Dalam kerangka demokrasi konstitusional, pembatasan ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memastikan adanya regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara lebih ...
Ramadani, Desta Angga +3 more
openaire +3 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
Reformulasi Masa Jabatan Kepala Desa: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum
Van Java Law JournalReformulasi masa jabatan kepala desa merupakan isu penting dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. Dalam kerangka hukum, terdapat dua konsep utama yang perlu dipahami yakni ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum merujuk pada hukum yang berlaku saat ini, sedangkan ius constituendum mengacu pada hukum yang diinginkan atau ...
exaly +2 more sources
TINJAUAN YURIDIS MASA JABATAN KETUA PARTAI POLITIK DI INDONESIA [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan tentang masa jabatan ketua partai politik di Indonesia dan bagaimana implementasi masa jabatan ketua partai politik di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu: 1.
Feilin C. P. Kaparang
openaire +2 more sources
PRAKTIK KONVENSI KETATANEGARAAN TERHADAP MASA JABATAN JAKSA AGUNG DI INDONESIA [PDF]
Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi konvensi ketatanegaraan di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pengaturan masa jabatan Jaksa Agung di Indonesia dalam perspektif Konvensi Ketatanegaraan. Perlu dipahami bahwa praktik-praktik dalam bernegara terus berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, hadirnya ...
Rivana Tesalonika Taroreh +2 more
openaire +2 more sources
Jurnal Officium Notarium, 2022
This article aims to examine the use of teleconferences in carrying out the duties of a notary public office during a pandemic based on the Notary Office Law. This type of research is empirical legal research with 4 (four) Notaries in the Special Region of Yogyakarta as resource persons.
openaire +2 more sources
This article aims to examine the use of teleconferences in carrying out the duties of a notary public office during a pandemic based on the Notary Office Law. This type of research is empirical legal research with 4 (four) Notaries in the Special Region of Yogyakarta as resource persons.
openaire +2 more sources
POLITIK HUKUM PERUBAHAN MASA JABATAN KEPALA DESA DI INDONESIA
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik IslamThe aim of this research is to explain the political and legal aspects of changes in the terms of office of village heads in Indonesia and to analyze the maslahah perspective. This research is a descriptive-analytic literature study using a normative approach.
Nurudin Nurudin, Muh. Rizal Hamdi
openaire +1 more source
Kajian Demokrasi — Wacana Memperpanjang Masa Jabatan Presiden
2022Dr. Riswanda, Dumanauw, Josh
openaire +1 more source
Journal of Social Contemplativa
Penelitian ini menganalisis penyebab keterlambatan pelantikan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah pada sisa masa jabatan 2021 – 2024. Keterlambatan pelantikan jabatan tersebut terjadi hingga hampir satu tahun sebelum terpilihnya Era Susanto pada tanggal 20 Maret 2023, namun baru resmi dilantik pada tanggal 6 November 2023. Peneliti menggunakan
Elsa Madina, Ibrahim Ibrahim
openaire +1 more source
Penelitian ini menganalisis penyebab keterlambatan pelantikan jabatan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah pada sisa masa jabatan 2021 – 2024. Keterlambatan pelantikan jabatan tersebut terjadi hingga hampir satu tahun sebelum terpilihnya Era Susanto pada tanggal 20 Maret 2023, namun baru resmi dilantik pada tanggal 6 November 2023. Peneliti menggunakan
Elsa Madina, Ibrahim Ibrahim
openaire +1 more source
2023
Wakil kepala daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu jalannya suatu pemerintahan. Terjadinya kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 selama 2 tahun setelah terpilihnya Hendri Septa sebagai Walikota Kota Padang secara definitif menggantikan Mahyeldi Ansharullah yang memenangkan pilkada untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat ...
openaire
Wakil kepala daerah memiliki tugas dan fungsi untuk membantu jalannya suatu pemerintahan. Terjadinya kekosongan jabatan Wakil Walikota Padang periode 2019-2024 selama 2 tahun setelah terpilihnya Hendri Septa sebagai Walikota Kota Padang secara definitif menggantikan Mahyeldi Ansharullah yang memenangkan pilkada untuk pemilihan gubernur Sumatera Barat ...
openaire

