Results 1 to 10 of about 768 (127)
Mitigation of Social Impacts of Alternative Road Development Plans Based on Local Wisdom in West Sumatra, Indonesia. [PDF]
ScientificWorldJournal, 2022 Infrastructure development, especially roads, is hampered by the fact of rejection based on urgency and attachment to the Ulayat land of the local community. Therefore, further models are needed in the form of mitigation based on culture and local wisdom to avoid conflicts and land disputes and changes in their use.
Priyambodo +9 more
europepmc +2 more sources
SAKRALISASI PEMBUKAAN UUD 1945
Istoria, 2018 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 telah lama di anggap sebagai staatsidee, dan oleh karenanya tidak boleh dirubah, merubahnya berarti merubah dasar negara.
Wahyu Pambudi
doaj +3 more sources
Kajian Tentang Sistem Penyelenggaraan Negara di Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945
Humanika, 2018 Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelemahan oleh MPR hasil pemilu diamanden sampai beberapa kali.
Eny Kusdarini
exaly +3 more sources
Jurnal HAM, 2021 Berdasarkan potret buruk pemenuhan hak atas pangan, maka penelitian ini mengusulkan penguatan norma jaminan perlindungan dan pemenuhan hak atas pangan dalam rencana Amandemen Kelima UUD 1945.
Putra Perdana Ahmad Saifulloh
exaly +3 more sources
Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945
Jurnal Konstitusi, 2017 Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Luthfi Widagdo Eddyono
exaly +3 more sources
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945
PRIMER : Jurnal Ilmiah MultidisiplinPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada perubahan struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum.
Kuswan Hadji +2 more
exaly +2 more sources
Eksistensi DPR RI Setelah Amandemen UUD 1945
Perspektif, 2006 After the amendaments of UUD 1945 in 1999, 2000, 2001 and 2002, it is likely that Indonesia Parliament (DPR-RI) has givers bord. It’s existence as an institution that has legislative, budget and control functions as well as interpellation, inquiry and expressing the opinions rights.
exaly +2 more sources
PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN PENJABARANNYA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Jurnal Idea Hukum, 2022 Pancasila merupakan sumber hukum dasar negara Indonesia sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara Indonesia. Pancasila sebagai sumber hukum dasar negara dalam berbangsa dan bernegaranya bangsa Indonesia maka perlu dijabarkan dalam ...
Muhammad Taufiq, Pramono Suko Legowo
doaj +1 more source
The Curriculum Journal, Volume 34, Issue 3, Page 521-535, September 2023., 2023 Abstract This paper critically examines Indonesia's 2013 national curriculum, implemented in 2019. The most significant change is the mandated use of formative assessment, which we argue is an example of policy borrowing, a trend also seen in many other countries globally.
Lalu Mohmmad Abid Zainul Puad +1 more
wiley +1 more source
Rekonstruksi Kewenangan MK dalam Proses Amandemen UUD NKRI 1945 untuk Meneguhkan Supremasi Hukum
Reusam, 2023 Lembaga peradilan yang terbentuk sejak masa reformasi dan memiliki orientasi untuk menegakkan eksistensi demokrasi konstitusional disebut mahkamah konstitusi (Sa'adah, 2019).
Ayu Raihanny O.M.SULTAN
doaj +1 more source