Results 31 to 40 of about 648,700 (161)
Koperasi dan Gagasan Konstitusi Ekonomi Indonesia Dalam Kerangka Pasal 33 UUD 1945
Jurnal Ilmiah Dunia Hukum, 2016 Koperasi adalah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
Warsono Warsono
doaj +1 more source
THE GREEN CONSTITUTION CONCEPT IN THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
Mimbar Hukum, 2018 This article aims to analyze the concept of Green Constitution in The Amandment of Constitution of Indonesia. The method used is a normative juridical, with secondary data which analyzed in qualitative.
Sekar Anggun Gading Pinilih
doaj +1 more source
Constitutionality In Production Sharing Contracts: Legal Policy On Petroleum And Natural Gas
Prophetic Law Review, 2020 This research is focused on constitutionality issue of Law No. 22 Year 2001 on Petroleum and Natural Gas and its relation to Article 33 of the 1945 Constitution and constitutionality of production sharing contract in relation to Article 33 of the 1945 ...
Muhammad Luthfan Hadi Darus
doaj +1 more source
KONFIGURASI UUD 1945 DAN AMANDEMEN UUD 1945 HASANUDDIN HASIM
Madani Legal Review, 2017 The Constitution is the legal basis of state owned by each State. Indonesia as a unitary state in the form of a republic and the State of law is concerned with all aspects of the problem with the applicable law, the constitution in this case the 1945 Constitution as the basis of the state of Indonesia becomes the norm of normality at any time change ...
openaire +2 more sources
Lahirnya UUD 1945: Suatu Tinjauan Historis Penyusunan dan Penetapan UUD 1945
Unisia, 2003 UUD 1945 disusun dan ditetapkan dalam suasan revolusi. The founding fathers sangat menyadari bahwa UUD 1945 sebagai UUD Kilat. Proses penyusunan dan penetapan UUD lebih untuk memenuhi syarat formal dalam berdirinya negara. Pembahasan berbagai materi muatan UUD relatif lancar, meskipun kadang dilakukan secara voting.
openaire +3 more sources
OTONOMI DAERAH PASCA AMANDEMEN UUD 1945
Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda, 2021 ABSTRAK Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa, Pemerintah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
openaire +1 more source
, 2023 Buku ini berisi tentang UUD 1945 berupa naskah asli, dan setelah dilakukan amandemen I, II, III, dan IV yang dilengkapi juga dengan beberapa pengetahuan tambahan lainnya.iv, 140 hlm, 20,4 x 14,5 ...
Palito media
core +1 more source
Fiat Justisia, 2017 Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, tujuan dari pada pembentukan Dewan
Tubagus Muhammad Nasarudin
doaj +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2020 Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini mendorong perubahan Pasal 11 UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan sebuah keharusan bagi Presiden untuk ...
Merdiansa Paputungan +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Hak Asasi Manusia selalu dikaitkan dengan Piagam Magna Charta, Bill of Right, dan "Declaration of Human Rights" PBB. Sebetulnya Al-Qur'an telah mengatur masalah HAM 600 tahun sebelum lahirnya piagam Magna Charta, kemudian hal itu dipertegas oleh konstitusi Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW.
openaire +2 more sources