Results 51 to 60 of about 648,700 (161)

Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam, 2009
There are some changes towards law protection of human rights. UUD 1945 is not as accommodative as RIS constitution. To overcome the problems, the government made an amendment to UUD 1945 section 28, to give more law protection for human right.
Lindra Darnela
doaj   +1 more source

PEMAKNAAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Arena Hukum, 2018
The authority of judicial review of  an Act by the Constitutional Court has a strategic position in strengthening the rule of law in Indonesia, which is one of the characteristics is the recognition and protection of human rights.
Aan Eko Widiarto, Muchamad Ali Safa'at, Mardian Wibowo   +2 more
doaj   +1 more source

Mengkaji Ulang Pembatasan Kekuasaan Presiden dan Penguatan Kekuasaan DPR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Diversi, 2022
Tulisan ini mengkaji tentang bagaimana UUD 1945 memberikan berbagai pembatasan kekuasaan kepada Presiden dan memberikan berbagai penguatan kekuasaan kepada DPR.
Dewi Krisna Hardjanti
doaj   +1 more source

Hakikat Pembukaan Dalam UUD 1945

Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2005
The spirit of the 1945 constitution preamble is the fundamental principle of Indonesia. Whether or not the 1945 Constitution is changed, it relates to a political matter, so thata prohibition to change the preamble shoeldbe included In the constitution.
openaire   +3 more sources

53 Mencari Bentuk Kedaulatan dalam UUD Tahun 1945

Fiat Justisia, 2014
Tulisan ini bertujuan untuk melacak bentuk-bentuk kedaulatan dalam UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dari penulisan ini, akan diuraikan teori-teori kedaulatan sebagai alat analisis terhadap pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
Rudy Rudy
doaj  

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Syiar Hukum, 2017
Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkrit.
Arif Firmansyah
doaj   +1 more source

KEMERDEKAAN BERAGAMA MENURUT UUD 1945

JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA, 2014
Kemerdekaan beragama adalah Hak Asasi Manusia yang bersifat Fundamental. Tidak dapat diganggu gugat. Melekat secara otonom pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945 perlu dijabarkan dalam suatu Undang-Undang berikut peraturan pemerintahnya.
openaire   +2 more sources

Amandemen Uud 1945 [PDF]

, 2010
Arsip Kuliah Online 2010 mempelajari perubahan dalam UUD 1945 mulai dari amandemen I sampai amandemen ...
Kuliah Online, Arsip
core  

Dinamika Uud 1945

, 2011
PENDIDIKAN PANCASILA Pada Bab ini akan dijelaskan tentang pelaksanaan UUD 1945 pada saat merdeka, zaman orde lama, Orde Baru dan Era ...
Rohmawati, Tatik
core   +4 more sources

Menanti Pelaksanaan Penahanan dan Pidana Penjara Yang Lebih Humanis Di Indonesia

Jurnal Konstitusi, 2016
LATAR  BELAKANG MASALAH Para pendiri negara Republik Indonesia telah mencantumkan tujuan nasional di dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa ...
Berlian Simarmata
doaj   +1 more source