Results 71 to 80 of about 648,700 (161)

Perbedaan HAM Terhadap UUD 1945 Sebelum amandemen, konstitusi RIS 1949, UUDS 1950, dan UUD 1945 setelah Amandemen

open access: yes, 2019
Tulisan berjudul PERBEDAAN HAM DIBAWAH UUD 1945 SEBELUM AMANDEMEN, KONSTITUSI RIS 1949, UUDS 1950, DAN UUD 1945 SETELAH AMANDEMEN adalah Tugas Individu pada mata kuliah Hak Asasi Manusia. oleh Dosen Pengasuh PROF. DR. ABDUL RAZAK, SH. MH. Tahun 2012 pada Program Doktor Ilmu Hukum UNHAS. tulisan ini Original (tanpa Diedit).
openaire   +2 more sources

UUD 1945 & Perubahannya [PDF]

open access: yes, 2012
EDISI TERBARU UUD 1945 & PERUBAHANNYA AMANDEMEN PERTAMA SAMPAI KEEMPAT DISETAI: BUTIR – BUTIR PANCASILA & KABINET INDONESIA BERSATU II HASIL RESUFFLE ...
Laras Media Prima
core  

LEGAL STANDING KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (KPK) DALAM SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2015
This paper takes the title: "Legal Standing of the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) in Case Dispute Authority of State Institutions in the Mahkamah Konstitusi".
I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
doaj   +1 more source

Anggaran Pendidikan Pasca Amandemen UUD 1945

open access: yesUnisia, 2003
The fundamental  problem that emerges the controversy relating to amendment the article 31 verse 4 regarding the budget of education. The article 31 verse 4 contains that  the budget of  national education either taken from national state budget or prov ince budget at least 20%.
openaire   +3 more sources

WANPRESTASI PEMERINTAH TERHADAP WARGA NEGARA DALAM PERSPEKTIF UUD 1945 DIKAITKAN DENGAN KONSEP TEORI KONTRAK

open access: yesJournal Presumption of Law, 2019
Dalam konteks disiplin ilmu hukum perdata kata wanprestasi memiliki makna sebuah perbuatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan isi kesepakatan/perjanjian (kontrak) yang telah dibuat secara bersama-sama (cedera janji). Bentuk dari wanprestasi yaitu: 1)
Otong Syuhada
doaj   +1 more source

Analisis Historis Pembentukan UUD NRI 1945

open access: yesPrabayaksa: Journal of History Education
This research aims to analyze the process of forming the 1945 NRI Constitution from several perspectives, including the political, economic and social historical background, the role of figures in the process, as well as the process of drafting and ratifying the 1945 NRI Constitution.
Ghisna Ainuttaqiyyah   +3 more
openaire   +1 more source

POLITIK HUKUM PENGATURAN TAP MPR DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

open access: yesJurnal Magister Hukum Udayana, 2015
The third Amendment of UUD 1945 in 2001 put the position of MPR is no longer as the highest state institution but equal with another state institutions.
I Made Aryana Putra Atmaja   +1 more
doaj   +1 more source

AMANDEMEN UUD 1945 MASA REFORMASI

open access: yes, 2019
Jatuhnya pemerintah orde baru dan di mulainya orde reformasi telah memberikan angin segar bagi demokrasi Indonesia. Demokrasi yang selama ini di Indonesia lumpuh, kembali bergairah. Perubahan di berbagai sector dilakukan, dimulai dari perubahan ekonomi,politik,social,budaya dan juga hukum.
openaire   +2 more sources

SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA MENURUT UUD 1945 (Suatu Kajian Teoritis) [PDF]

open access: yes, 2003
There are two types of government system known nowadays, presidential and parliamentary. Its system is then stated into each country's constitution, while in Indonesia we know as UUD 1945.
Susilowati, W. M. (W)   +1 more
core   +1 more source

URGENSI KEBERADAAN GBHN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

open access: yesJurnal Litigasi, 2016
Salah satu poin mendasar dari amandemen UUD NRI Tahun 1945 adalah dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Janpatar Simamora
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy