Results 61 to 70 of about 648,700 (161)

Desain Ideal Amandemen UUD 1945

open access: yesJurnal Kajian Konstitusi
Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) kembali mencuat, terutama dalam konteks pembatasan masa jabatan presiden dan penguatan sistem presidensial. Isu ini menjadi perdebatan publik karena menyentuh aspek fundamental demokrasi dan struktur kekuasaan negara.
Dairani Dairani, Ach Fadlail
openaire   +1 more source

UUD 1945 dalam Perspektif HAM

open access: yesJurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada tiap diri manusia, namun sejarah umatmanusia menunjukkan bahwa hak asasi manusia diperoleh melalui jalan panjang perjuangan, seperti perjuangan rakyat Inggris melalui Magna Charta 1215, perjuangan revolusi Perancis1789 untuk mentlmbangkan rezim totaliter, ataupun perjuangan kemerdekaan Indonesia.
openaire   +2 more sources

Pancasila dan UUD 1945

open access: yes, 2010
Membahas materi tentang Pancasila, UUD ...
Darmayadi, Andias
core   +1 more source

PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI

open access: yesMimbar Hukum, 2016
According to Article 24C verse (1) of the 1945 Constitution, Constitutional court has an authority to examine the dispute among the state institution in which its authority is given by the constitution directly. But there is a certain problem in practice
Janpatar Simamora
doaj   +1 more source

ANALISIS DAN PERBANDINGAN ANTARA UUD 1945, KONSTITUSI RIS, UUDS 1950 DAN UUD 1945 AMANDEMEN. SUBSTANSI, KOMPARASI DAN PERUBAHAN YANG PENTING

open access: yesJURNAL DIMENSI, 2016
Pengalaman panjang bangsa Indonesia yang pernah dijajah bangsa asing menjadi sebuah pelajaran berharga bagi para pendiri bangsa. Oleh sebab itu untuk menjaga bangsa Indonesia dari pendudukan kembali bangsa asing dirumuskanlah undang-undang dasar yang isinya berpihak terhadap kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
openaire   +2 more sources

POLITIK HUKUM BERDASARKAN KONSTITUSI

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2016
Setiap Negara memiliki konstitusi. Konsitusi lahir dari sejarah bangsa itu sendiri. UUD 1945 lahir melalui Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Perumusan UUD l945  oleh pendiri Negara jauh dari pikiran parsial, kelompok dan sukuisme.
Danggur Konradus
doaj   +1 more source

Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

open access: yesJurnal Konstitusi
Kejaksaan Republik Indonesia tidak diatur secara eksplisit dalam UUD NRI Tahun 1945, padahal lembaga tersebut mengemban fungsi pokok kekuasaan negara dalam bidang penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menguraikan pengaturan kedudukan Kejaksaan dalam
Janpatar Simamora, Bintang ME Naibaho
doaj   +1 more source

SEJARAH KETATANEGARAAN PASCA PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945 SAMPAI 5 JULI 1959 DI INDONESIA

open access: yesMimbar Yustitia: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019
A number of historians and legal experts consider that a number of major events in 1945 to 1959 affected the foundations and structures of Indonesian law.
Agil Burhan Satia   +2 more
doaj   +1 more source

POLA BERDEMOKRASI DALAM UUD 1945 SESUDAH AMANDEMEN

open access: yesMedia Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum, 2022
The fourth precept of Pancasila is the spirit of democracy with Indonesian characteristics. There are differences in the pattern of democracy in the state constitution before and after the amendment of the 1945 Constitution. The spirit of democracy in the provisions of the 1945 Constitution (before the amendment), Article 1 paragraph (2) is purely ...
openaire   +1 more source

CALON PERSEORANGAN DALAM PILKADA (ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MK RI NOMOR 5/PUU-V/2007)

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2013
The right to participate in the government is a constitutional right of every citizen of Indonesia, which recognized and guaranteed by Article 27 Paragraph (1), and Article 28 D Paragraph (1) and (3) of the UUD NRI Tahun 1945.
Tundjung Herning Sitabuana
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy