Results 1 to 10 of about 121 (67)

Wacana Desentralisasi Partai Politik: Kajian Original Intent dan Pemaknaan Sistematik UUD 1945

Jurnal Konstitusi, 2017
Perubahan UUD 1945 yang dilakukan pada tahun 1999-2002 salah satunya bermaksud untuk memperkuat peran dan kedudukan partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Luthfi Widagdo Eddyono
exaly   +3 more sources

Refleksi Kedudukan MPR Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945

IBLAM Law Review
Perubahan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menimbulkan dampak ketatanegaraan yang sangat mendasar bagi lembaga-lembaga negara di Indonesia, termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Fakhris Lutfianto Hapsoro, Ismail Ismail
exaly   +3 more sources

Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode Dalam Konfigurasi Politik Hukum

Al-Adalah, 2022
Mencuatnya isu amandemen kelima terutama usulan masa jabatan presiden 3 periode kembali ‘ramai’ menghiasi panggung diskursus di ruang publik saat ini sehingga menarik ditelisik.
Muhamad Aljebra Aliksan Rauf, Rudini Hasyim Rado   +1 more
doaj   +1 more source

Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution

Jurnal Konstitusi, 2020
Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang ‘tambal sulam’ dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena ‘elitis’ dan ...
Ahmad Ahmad, Novendri M. Nggilu
doaj   +1 more source

KAJIAN TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA DI INDONESIA SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 2018
Setelah terjadi era reformasi UUD 1945 yang dulunya disakralkan dan ternyata mengandung banyak kelemahan oleh MPR hasil pemilu diamanden sampai beberapa kali.
Eny Kusdarini
doaj   +1 more source

Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Melakukan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri Pasca Amandemen UUD 1945

Jurnal Konstitusi, 2020
Salah satu isu yang menjadi konteks empiris pada saat amandemen UUD 1945, adalah pinjaman luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Hal ini mendorong perubahan Pasal 11 UUD 1945, yang pada pokoknya menentukan sebuah keharusan bagi Presiden untuk ...
Merdiansa Paputungan, Zainal Arifin Hoesein   +1 more
doaj   +1 more source

Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif

Jurnal Konstitusi, 2016
Pendahuluan Dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terjadi pergulatan pemikiran tentang gagasan kedaulatan rakyat. Pergulatan pemikiran tersebut berujung dengan diubahnya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
Khairul Fahmi
doaj   +1 more source

PERSOALAN YANG TERSISA DALAM SISTEM PRESIDENSIIL PASCA AMANDEMEN UUD 1945

Masalah-Masalah Hukum, 2019
Sejarah ketatanegaraan menunjukkan sebelum adanya amandemen UUD 1945 ada ketidaktegasan sistem pemerintahan yang dianut.  Perubahan UUD 1945 sistem pemerintahan yang dianut di Indonesia disepakati dipertegas dengan memilih sistem pemerintahan ...
Nabitatus Sa'adah
doaj   +1 more source

Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Perspektif Constitution Making

Jurnal Konstitusi, 2019
Tulisan ini diarahkan untuk melihat tentang Pembatasan Perubahan atas Bentuk Negara Kesatuan Indonesia yang dituangkan dalam Pasal 37 Ayat (5) UUD 1945 sebagai bagian dari konsep pembentukan suatu konstitusi (constitution making) yang pada prosesnya ...
Cipto Prayitno
doaj   +1 more source

PERAN DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA (UUD 1945 PASCA AMANDEMEN)

Fiat Justisia, 2017
Salah satu lembaga negara yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945 antara lain adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945, tujuan dari pada pembentukan Dewan
Tubagus Muhammad Nasarudin
doaj   +1 more source