Results 31 to 40 of about 991,007 (135)
KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT PASCA PERUBAHAN UUD 1945 DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PERSPEKTIF TRIAS POLITICA [PDF]
ABSTRAK Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia. Pasca amandemen UUD 1945 tersebut, MPR mengalami perubahan terhadap kewenangan, pengaturan, dan struktur kelembagaan.
Atika, Permatasari
core +2 more sources
KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA DARI AWAL KEMERDEKAAN SAMPAI ERA REFORMASI
Sejarah konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketatanegaraan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktik politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi ...
Kus Eddy Sartono
doaj +1 more source
Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945 [PDF]
Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas (smart citizen), baik secara intelektual, emosional, dan spiritual.
I Gusti Ngurah Santika
core +1 more source
TEORI PERUBAHAN UUD DAN PRAKTEK BERDASARKAN UUD 1945
Berdasarkan pandangan Wade (et.a.l.) dapat disimpulkan bahwa konvensiketatanegaraan berdasarkan dari tiga sumber, yaitu :1) Kebiasaan ketatanegaraan;2) Kepatutan (expediency)3) Express agreement.Perubahan konstitusi itu dilakukan dengan tujuan : 1) untuk memperbaiki sistemkekuasaan agar mampu mengikuti perkembangan tuntutan zaman sari sistem ...
openaire +3 more sources
The Idea of Presidential Term Limit as an Implicit Unamendable Provision
Wacana perubahan pasal 7 UUD 1945 untuk memperpanjang masa jabatan Presiden telah beberapa kali digaungkan. Padahal apabila pasal tersebut diubah maka berpotensi mengulang kembali sejarah kelam masa lalu.
Ahmad Hatim +2 more
doaj +1 more source
MENIMBANG GAGASAN PERUBAHAN KONSTITUSI DAN TATA CARA PERUBAHAN KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA 1945
Gagasan perubahan UUD NRI 1945 merupakan gagasan yang konstitusional, akademis, sesuai dengan pengalaman sejarah yang berkembang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Muh. Risnain, Sri Karyati
doaj +1 more source
KEWENANGAN KELEMBAGAAN NEGARA SETELAH PERUBAHAN UUD 1945
Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan secara sistematis hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan kelembagaan negara setelah perubahan UUD 1945. Metode penelitiannya adalah penelitian hukum-normatif dengan menggunakan pendekatan konsep dan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa adanya perubahan mendasar terkait dengan pola
openaire +2 more sources
Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
: Pasca amandemen UUD 1945 selama empat kali (1999-2002), konstitusi Indonesia mengalami perubahan secara prinsipil. Salah satunya kekuasan judicial (kehakiman) sebelumnya dijalankan sepenuhnya oleh Mahkamah Agung (MA). Namun, saat ini sebagian kekuasaan
Amrizal J. Prang
doaj +1 more source
The amandement of Article 18 UUD 1945, has brought significant changes in the regional administration. One of the changes associated with the position of head region, which previously for this position and for the vice of head region elected by the ...
Ridwan Mukti
doaj +1 more source
Quo Vadis Pancasila sebagai Norma Konstitusi yang Tidak Dapat Diubah
Pancasila memiliki posisi khusus dalam UUD 1945, Selain Pasal 37 ayat (5) UUD 1945 yang menyatakan, “khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan,” Pancasila yang narasinya terdapat dalam Alinea Keempat ...
Luthfi Widagdo Eddyono
doaj +1 more source

