Results 51 to 60 of about 991,007 (135)
Konsensus untuk Mempertahankan Pembukaan UUD 1945
, 2000 Sakralisasi UUD 1945 sudah berakhir dengan amandemen pertama UUD 1945 melalui Tap MPR No. IX/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999. Para Founding Fathers bangsa ini juga sejak awal berdirinya republik ini telah menyadari ketidaksempurnaan UUD 1945, karena itu
Mura P. Hutagalung
core +1 more source
Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni, 2023 Democracy is the ideal of the Indonesian people. One way to realize this democracy is through the election of regional heads directly or through DPRD, of course, it must also be based on democratic regional head elections as mandated by Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.
Annisa Nur Ftriyani Daud +2 more
openaire +1 more source
Al-Adl, 2021 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme yuridis pembinaan Pengadilan Pajak dan untuk mengetahui korelasi pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak terhadap ketentuan Pasal 24 ayat 1 dan ayat ...
Dedi Sugiyanto (Universitas Islam Kalimantan)
doaj +1 more source
Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies, 2018 Kekuasaan Kehakiman dalam konteks negara Indonesia adalah sebagai penyelenggara peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
Syukri Rahmi
doaj +1 more source
Menuju Parlemen Bikameral (Studi Konstitusional Perubahan Ketiga UUD 1945)
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 2003 The consequences of using these two chambers, it wipes out the district regulation/district representative and the composition of People's Consultative Assembly, so thatt here is no special position for the Indonesian National Armed Forces and The Indonesian Police Force at The People's Consultative Assembly.
openaire +3 more sources
PEMAKNAAN NORMA HAK ASASI MANUSIA DALAM UUD 1945 BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Arena Hukum, 2018 The authority of judicial review of  an Act by the Constitutional Court has a strategic position in strengthening the rule of law in Indonesia, which is one of the characteristics is the recognition and protection of human rights.
Aan Eko Widiarto +2 more
doaj +1 more source
PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
DiH, 2015 Furifikasi sistem presidensial dalam perubahan UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan penguatan terhadap kedudukan Presiden. Namun demikian, furifikasi tersebut belum sepenuhnya memberikan penguatan, karena kewenangan presiden yang terlalu besar dalam ...
Syofyan Hadi
doaj +1 more source
Pelbagai Permasalahan Ketatanegaraan Dalam Konstitusi RI (Analisis Terhadap UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen) [PDF]
, 2016 Setelah empat kali melakukan amandemen UUD 1945, yang sejatinya dilakukan untuk menutupi kelemahan sebelumnya namun ternyata hasil dari amandemen tersebut menimbulkan beberapa kelemahan lagi.
Kanang, Abdul Rahman
core +1 more source
Unes Journal of Swara JustisiaPolitik memiliki pengaruh yang besar terhadap aturan-aturan hukum dalam praktik ketatanegaraan. Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan, hal itu sebagai konsekuensi atas perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Amandemen
Delfina Gusman
doaj +1 more source
Wacana Mengembalikan Syarat Presiden Orang Indonesia Asli Ditinjau dari Perspektif Ketatanegaraan
Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017 Wacana mengembalikan syarat Presiden ialah orang Indonesia asli seperti dalam UUD 1945 Sebelum Perubahan muncul ke publik sebagai respon atas isu mayoritas dan minoritas dalam penyelenggaraan negara, telah menimbulkan problematika ketatanegaraan. Rumusan
Mei Susanto
doaj +1 more source