Results 11 to 20 of about 648,700 (161)
Reformasi UUD 1945 melalui Konvensi Ketatanegaraan
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Selama 32 tahun pemerintahan Orde Baru, UUD 1945 mengalami proses sakralisasi karena penolakan perubahan terhadap konstitusi itu. Upaya menahan proses perubahan UUD 1945, antara lain, dilakukan melalui penerapan system referendum sebagaimana diatur dalam ketetapan MPR.
Mura P. Hutagalung
openaire +3 more sources
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Landasan konstitusional keuangan negara sejak berlakunya kembali UUD 1945 tanggal 5Juli 1959 sampai saat ini adalah Bab VII, pasal 23 UUD 1945. Dalam hal keuangan negara,Pemerintah mengemban tanggungjawab yang besar atas penggunaan uang dalam AnggaranPendapatan Belanja Negara yang telah disetujui Dewan Penvakilan Rakyat.
Harun Alrasid
openaire +3 more sources
Konsensus untuk Mempertahankan Pembukaan UUD 1945
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2000 Sakralisasi UUD 1945 sudah berakhir dengan amandemen pertama UUD 1945 melalui Tap MPR No. IX/MPR/1999 tanggal 19 Oktober 1999. Para Founding Fathers bangsa ini juga sejak awal berdirinya republik ini telah menyadari ketidaksempurnaan UUD 1945, karena itu dianggap bersifat sementara. Pasal 3 jo. Pasal 37 jo.
Mura P. Hutagalung
openaire +3 more sources
Problematika Demokrasi Presidensil Pasca Amandemen UUD 1945
Jurnal Pattingalloang, 2022 Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem presidensil. Historis ketatanegaraan kita menjelaskan Indonesia pernah mempraktikkan dua model sistem pemerintahan. Pada tahun 1945-1959 menganut sistem pemerintahan parlementer dan ketika Presiden mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959, kembali kepada sistem presidensil.
Erik Dwi Prassetyo, Siti Fatimah
openaire +2 more sources
PELAKSANAAN UUD 1945 (REFORMASI) DALAM PERSPEKTIF KETATANEGARAAN
, 2020 Pelaksanaan dinamika UUD 1945 pada orde reformasi masih banyak penyimpangan yang terjadi karena pada masa ini belum semua UUD 1945 dilaksanakan dan masih adanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Sehingga memunculkan orde ini terjadi krisis ekonomi, krisis social, krisis politik dan krisis hukum.
RISKI PUTRA UTAMA HI
openaire +3 more sources
Pendidikan Kewarganegaraan: Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945 [PDF]
, 2022 Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata kuliah yang dirancang untuk membentuk warga negara yang cerdas (smart citizen), baik secara intelektual, emosional, dan spiritual.
I Gusti Ngurah Santika
core +1 more source
Ground warming and permafrost degradation in various terrestrial ecosystems in northcentral Mongolia
Permafrost and Periglacial Processes, Volume 33, Issue 4, Page 406-424, October/December 2022., 2022 Abstract To detect the response of permafrost to climate change in various terrestrial ecosystems, we established a permafrost monitoring network in 2007, which includes eight boreholes to monitor ground temperatures in forest, meadow, steppe, moderately dry steppe, and wetland ecosystems and three Automatic Weather Stations (AWS) to monitor climatic ...
Qinxue Wang +4 more
wiley +1 more source
Jurnal Mercatoria, 2022 Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan hukum internasional di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach),
Mustakim Mustakim, Herman Dirgantara
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI LANDASAN YURIDIS PADA KURIKULUM 2013
Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua, 2018 Artikel ini membahas tentang landasan yuridis formal yang ada pada kurikulum 2013. UUD 1945 merupakan landasan yuridis formal yang digunakan untuk menyusun kurikulum 2013. Dari UUD 1945 ini disusunlah UU atau peraturan tentang pendidikan.
Albitar Septian Syarifudin
doaj +1 more source
Jurnal Konstitusi, 2016 Welfare state conception has been adopted in the substance of the 1945 Constitution of Republic Indonesia (UUD 1945), that extracted in fourth paragraph of Preambule of UUD 1945, by posting the phrase ‘to improve public welfare’ as staatsidee ...
Kukuh Fadli Prasetyo
doaj +1 more source