Results 91 to 100 of about 516,480 (135)

Politik hukum masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif dengan judul “Politik Hukum Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa” untuk menjawab pertanyaan menganai: Bagaimana politik hukum masa ...
Fawwaz, Fawwaz
core  

Morphological Variability Identification of Harumanis Mango (Mangifera indica L.) Harvested from Different Location and Tree Age. [PDF]

Trop Life Sci Res, 2020
Yusuf SNA, Rahman AMA, Zakaria Z, Subbiah VK, Masnan MJ, Wahab Z.   +5 more
europepmc   +1 more source

Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse of Power

Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, 2020
Pembatasan masa jabatan presiden merupakan suatu upaya untuk mencegah adanya Presiden yang memegang kekuasaan dalam waktu yang panjang akan memiliki kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan (Abuse of Power) tersebut hal ini penting diatur karena apabila tidak dibatasi maka akan membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan timbulnya ...
openaire   +2 more sources

PENGATURAN PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA DITINJAU BERDASARKAN SEJARAH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Tuntutan perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang diutarakan oleh para Kepala Desa se-Indonesia akhirnya diterima dan menjadi salah satu poin revisi Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Desa (UU Desa) yang saat ini sedang disusun oleh DPR RI dan ...
Amancik, Amancik, Pipi, Susanti, Muhammad, Robi   +2 more
core   +2 more sources

PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PERIODISASI MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG DESA [PDF]

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengalami perubahan terkait masa jabatan kepala desa. Dewan Perrwakilan Rakyat memutuskan untuk memperpanjang maa jabatan kepala desa dari 6 (enam) tahun menjadi 9(sembilan) tahun. penelitian ini bertujuan
WAHYU ARRAFI MUSYAF, .
core   +1 more source

ANALISIS JABATAN PENJAGA SEKOLAH DASAR NEGERI

JMSP (Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan), 2018
: This study aims to find out the job specifications, job descriptions, duration of working time, and salary of public elementary school guard in Pasuruan regency. This research uses a quantitativ approach with descriptive design.
Sagita Manggala Dewi
doaj  

Pengaruh Promosi Jabatan, Pendidikan, dan Masa Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Dinas Koperasi Perindustrian, dan Perdagangan, Kota Malang

, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi jabatan terhadap kinerja pegawai, pengaruh jabatan terhadap kinerja pegawai, dan pengaruh masa kerja terhadap kinerja pegawai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksplanatori.
Widiananda, Ameirul
core  

Problematika Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Tinjauan Pembatasan Kekuasaan

Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis problematika kebijakan masa jabatan kepala desa dalam tinjauan pembatasan kekuasaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perspektif. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi kepusatakaan.
Ismi Rusyanti, Syamsul Syamsul, Ilham Aji Pangestu, Zindan Baynal Hubi   +3 more
openaire   +1 more source

Role of Land Deed Officials (PPAT) in Protecting the Rights of Parties in the Creation of Deeds of Sale and Purchase of Land Rights

Justisi
The aim of this study is to examine the role of land deed officials in sales and purchase transactions and the process of transferring ownership certificates, as well as to identify the obstacles encountered in practice.
Kristi Warista Simanjuntak
doaj   +1 more source

PEMBATASAN MASA JABATAN KETUA UMUM PARTAI POLITIK: TINJAUAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Jurnal Litigasi
This paper aims to identify the implications of not regulating the term limits of political party chairmen on the principles of the rule of law and democracy and to find juridical and conceptual reasons for the government to regulate it.
Jamaludin Ghafur
doaj   +1 more source