Results 71 to 80 of about 516,480 (135)

Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat

Khazanah Hukum, 2020
Penyusunan jurnal ini ingin memaparkan hal yang terkait dengan kewenangan atribusi, delegasi dan mandat. Teori dimaksud merupakan sistem wewenang yang diberikan oleh negara dan diatur demi menjalankan dan menciptakan pemerintah yang baik.
MOH GANDARA
doaj   +1 more source

Kajian Yuridis Pemberhentian Periode Masa Jabatan Kepala Daerah

Jurnal Saniri
Article 162 paragraphs (1) and (2) of Law Number 10 of 2016 concerning Regional Head Elections (Pilkada) stipulate that regional heads hold office for five years from the date of inauguration and may be re-elected only once for the same position. However, this provision gives rise to differing interpretations when Article 201 paragraphs (5) and (7 ...
Antonius Ulahayanan, Hendry John Piris, Miracle Soplanit   +2 more
openaire   +1 more source

Kebijakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait Kepakaran Peneliti Hukum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 2017
Permasalahan reformasi birokrasi adalah kelembagaan pemerintah dipandang belum berjalan secara efektif dan efisien. Struktur kelembagaan, tidak saling sinkron dengan berbagai ketentuan lainnya, menyebabkan timbulnya proses yang berbelit, kelambatan ...
Marulak Pardede
doaj   +1 more source

PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM MASA JABATAN MENURUT UUD 1945

Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 2019
Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR inilah yang secara  ketatanegaraan disebut dengan istilah pemberhentian atau sering disebut Impeachment/Pemakzulan. Akan tetapi, yang menjadi persoalan selanjutnya, ketentuan-ketentuan mengenai pemberhentian yang terdapat di dalam konstitusi tidak mengatur lebih
openaire   +1 more source

Analisi Evaluasi Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2017

Ecoplan, 2018
Abstrak- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pembangunan daerah berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dan tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012- 2017.
Muhammad Saleh
doaj   +1 more source

REKONSTRUKSI KEWENANGAN ASAL-USUL ATAS KELEMBAGAAN, PENGISIAN JABATAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA ADAT

Veritas et Justitia
This study examines the normative ambiguity in Article 109 of the Village Law, which stipulates that the institutional structure, mechanisms for filling positions, and terms of office of customary (adat) village heads must be determined based on customary law, while at the same time requiring these matters to be stipulated in Provincial Regional ...
Natanel Lainsamputty, Agus Sudaryanto
openaire   +1 more source

Dari Desa untuk Kepala Desa: Bagaimana dengan Masyarakat?

Bestuurskunde
Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi dinamika perkembangan penyalahgunaan anggaran desa oleh kepala desa dan melihat manfaat anggaran tersebut.
Zaldi Rusnaedy, Dian Lestari
doaj   +1 more source

IMPLEMENTASI KEPMENDIKNAS DI DAERAH

Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 2007
Tujuan studi adalah memperoleh rekomendasi kebijakan dalam upaya meningkatkan implementasi Kepmendiknas No.120/U/2001 tentang Persyaratan Khusus Pengangkatan Pejabat Struktural Pengelola Pendidikan Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Philip Suprastowo
doaj   +1 more source

The Survival Rate from Splitting Clutch Design Method for Green Turtle's Relocated Nest in Penang Island, Malaysia. [PDF]

Trop Life Sci Res, 2022
Salleh SM, Sah SAM, Chowdhury AJK.
europepmc   +1 more source

ANALISIS KOMPETENSI DAN KINERJA APARATUR PADA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KARO

Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2011
Sental atau pentingnya pimpinan yang efektif guna mendukung kebijakan pemerintah kabupaten pusat, maka pemimpin daerah dalam hal ini adalah pemerintah kabupaten juga dituntut untuk mampu mengatur dan mengkoordinasi pegawai secara signifikan. Kondisi yang
Sudarto Sudarto
doaj   +1 more source