WACANA OTONOMI PENDIDIKAN DALAM MEDIA MASSA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana yang berkembang pada era otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada awal implementasinya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder yaitu dokumentasi berita dan opini tentang otonomi ...
Joko Sutarso, Sri Gunarsi
doaj
The Indonesian Constitution 1945: Why was it amended? [PDF]
In 1999, 2000, 2001, and 2002, the Indonesian Constitution 1945 was amended by MPR or the People’s Consultative Assembly, the bearer of the people’s sovereignty. The amendment was not without opposition.
Sarsito, Totok
core
ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [PDF]
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan ...
PUSPITASARI, PUSPITASARI
core
Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan
The purpose of this article is to provide readers with insights or views to understand how to find the best solution in developing the quality of education in the era of educational autonomy through the application of management principles : (1) The education sector can be implemented, (2) the development of the quality of education through input ...
Nadya Afiola +2 more
openaire +4 more sources
Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire +1 more source
Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Salatiga (Profil, Problematika, dan Strategi Mengatasinya)
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang usaha Dinas Pendidikan Kota Salatiga dalam mengelola pendidikan di era otonomi, persepsi sekolah terhadap kebijakan otonomi pendidikan di beberapa aspek, usaha yang sudah dilakukan, masalah yang ...
Wasitohadi Wasitohadi
doaj
Otonomi Luas (Perspektif Yuridis dan Polotis)
Intellectual debate through the existence and the function of house representatives often measured the degree of democracy implementation, whether in Capital or Territory in a country that declared as a constitutional democracy country. In territory case, the position and the function of house of territory representatives (DPRD) are often connected ...
openaire +3 more sources
PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODALPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2014 [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh baik secara ...
FATHUR RAFI
core
Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat [PDF]
Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan
S, R. (Rochendi), Saleh, K. A. (Kausar)
core
KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBAHASAN PERDA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2008 DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH [PDF]
Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul, terkait dengan kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA. Supaya tidak terkesan keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut: 1. Otonomi daerah sebagai
Istikomah, Rini
core +1 more source

