Results 101 to 110 of about 119,979 (141)

WACANA OTONOMI PENDIDIKAN DALAM MEDIA MASSA

open access: yesJurnal Pendidikan Ilmu Sosial, 2012
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wacana yang berkembang pada era otonomi daerah dan otonomi pendidikan pada awal implementasinya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber sekunder yaitu dokumentasi berita dan opini tentang otonomi ...
Joko Sutarso, Sri Gunarsi
doaj  

The Indonesian Constitution 1945: Why was it amended? [PDF]

open access: yes, 2013
In 1999, 2000, 2001, and 2002, the Indonesian Constitution 1945 was amended by MPR or the People’s Consultative Assembly, the bearer of the people’s sovereignty. The amendment was not without opposition.
Sarsito, Totok
core  

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH [PDF]

open access: yes, 2010
Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, dan mampu mendorong peran masyarakat untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan dalam kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan dengan ...
PUSPITASARI, PUSPITASARI
core  

Strategi Peningkatan Mutu Di Era Otonomi Pendidikan

open access: yes, 2019
The purpose of this article is to provide readers with insights or views to understand how to find the best solution in developing the quality of education in the era of educational autonomy through the application of management principles : (1) The education sector can be implemented, (2) the development of the quality of education through input ...
Nadya Afiola   +2 more
openaire   +4 more sources

Otonomi Daerah dan Korupsi

open access: yesJurnal Desentralisasi, 2012
Arise among scholars about whether the pros and cons of fiscal decentralization to reduce corruption or whether it exacerbates corruption. Facts in Indonesia show that the fiscal decentralization or regional autonomy would exacerbate corruption because there is no public control, there is no state institution that is able to effectively control the ...
openaire   +1 more source

Otonomi Daerah Bidang Pendidikan di Kota Salatiga (Profil, Problematika, dan Strategi Mengatasinya)

open access: yesJurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, 2004
Tujuan penelitian ini adalah memperoleh gambaran tentang usaha Dinas Pendidikan Kota Salatiga dalam mengelola pendidikan di era otonomi, persepsi sekolah terhadap kebijakan otonomi pendidikan di beberapa aspek, usaha yang sudah dilakukan, masalah yang ...
Wasitohadi Wasitohadi
doaj  

Otonomi Luas (Perspektif Yuridis dan Polotis)

open access: yesMillah, 2001
Intellectual debate through the existence and the function of house representatives often measured the degree of democracy implementation, whether in Capital or Territory in a country that declared as a constitutional democracy country. In territory case, the position and the function of house of territory representatives (DPRD) are often connected ...
openaire   +3 more sources

PENGARUH DANA OTONOMI KHUSUS, DANA PERIMBANGAN, SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODALPADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2011-2014 [PDF]

open access: yes, 2016
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh Dana Otonomi Khusus, Dana Perimbangan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh baik secara ...
FATHUR RAFI
core  

Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat [PDF]

open access: yes, 2017
Pada dasarnya, kebijakan Otsus Papua adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kewenangan yang lebih luas tersebut berarti pula mencakup kewenangan
S, R. (Rochendi), Saleh, K. A. (Kausar)
core  

KEWENANGAN DPRD DALAM PEMBAHASAN PERDA BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2008 DALAM KAJIAN FIQIH SIYASAH [PDF]

open access: yes, 2013
Pada judul skripsi ini terdapat beberapa variabel yang muncul, terkait dengan kewenangan DPRD Dalam Pembahasan PERDA. Supaya tidak terkesan keluar dari rumusan masalah maka perlu dilakukan identifikasi masalah, sebagai berikut: 1. Otonomi daerah sebagai
Istikomah, Rini
core   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy