Results 111 to 120 of about 124,953 (143)
PEMBENTUKAN PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK
2014 ABSTRAK Fadli (B111 07 719). Pembentukan Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (dibimbing oleh Aminuddin Ilmar selaku pembimbing I dan Marwati Riza selaku Pembimbing II) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah pembentukan partai politik menurut undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai ...
openaire +2 more sources
Harapan awal dari banyaknya partai politik akan menimbulkan perubahan yang signifikan atas masa depan yang lebih baik, melalui potensi untuk kesadaran kolektif yang dibangun atas dasar partisipatoris, ternyata berbeda dengan kenyataannya. Partai politik masih tetap saja tidak dapat keluar dari fragmatisme dan bayang-bayang perebutan kekuasaan dan kerap
Suparman, Agus Nurulsyam +1 more
openaire +1 more source
Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik
L.M. Azhar Sa'ban +2 more
openaire +1 more source
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:
JIKA (Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan), 2023
This research aims to uncover the use of social media by political parties and politicians leading up to the 2024 Elections using qualitative research methods and a case study approach.
Deden Fahruji, A. Fahrudin
semanticscholar +1 more source
This research aims to uncover the use of social media by political parties and politicians leading up to the 2024 Elections using qualitative research methods and a case study approach.
Deden Fahruji, A. Fahrudin
semanticscholar +1 more source
PROSEDUR PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA, 2022Adanya Parpol dalam negara demokrasi menjadi ciri yang konstitusional, sebab dengan adanya partai politik kebebasan berkumpul dan berserikat menjadi legal dengan bernaung dibawah organisasi parpol. Namun demikian keberadaan parpol dalam negara harus patuh dan tunduk pada aturan yang telah ditetapkan. Sehingga pembubaran parpol menjadi suatu keniscayaan
openaire +1 more source
Jurnal Hukum Sasana
Tulisan ini membahas mengenai adanya kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui perwakilannya sebagai pengurus partai politik maupun tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan ...
L. Hakim +2 more
semanticscholar +1 more source
Tulisan ini membahas mengenai adanya kesulitan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui perwakilannya sebagai pengurus partai politik maupun tokoh-tokoh yang berafiliasi dengan ...
L. Hakim +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Dalam regulasi pilkada lalu kepala daerah wajib memiliki syarat pengusung 20 % suara partai, dan ini menjadikan partai politik menjadi kartel dalam mengusung calon.
Grace Purwo nugroho
semanticscholar +1 more source
Dalam regulasi pilkada lalu kepala daerah wajib memiliki syarat pengusung 20 % suara partai, dan ini menjadikan partai politik menjadi kartel dalam mengusung calon.
Grace Purwo nugroho
semanticscholar +1 more source
El-Dusturie, 2023
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik.
Rhandi Anjasuma +2 more
semanticscholar +1 more source
Negara Indonesia menganut sistem demokrasi, wujud kongkrit berjalannya sistem demokrasi salah satunya ialah pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan secara langsung untuk mengisi jabatan publik.
Rhandi Anjasuma +2 more
semanticscholar +1 more source
Jurnal Penelitian Politik
Sekalipun partisipasi pemuda secara global dan khususnya di Indonesia dalam saluran politik formal tidak sebanding dengan jumlah populasinya, sebetulnya mereka tidak benar-benar apatis terhadap politik.
K. Idris, Jamalullail
semanticscholar +1 more source
Sekalipun partisipasi pemuda secara global dan khususnya di Indonesia dalam saluran politik formal tidak sebanding dengan jumlah populasinya, sebetulnya mereka tidak benar-benar apatis terhadap politik.
K. Idris, Jamalullail
semanticscholar +1 more source
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterwakilan politik perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Rahmatia Ayu +3 more
semanticscholar +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pemilu memengaruhi keterwakilan politik perempuan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
Rahmatia Ayu +3 more
semanticscholar +1 more source

