DAMPAK PEMEKARAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN LEMBAH SABIL KABUPATEN ACEH BARAT DAYA [PDF]
ABSTRAK SAID RAZI SANDIKA, 2017 DAMPAK PEMEKARAN TERHADAPKUALITAS PELAYANAN PUBLIK DIKECAMATAN LEMBAH SABILKABUPATEN ACEH BARAT DAYA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu PolitikUniversitas Syiah Kuala(xiii.), pp., bibl., app.)(Dr.
said razi sandika
core
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ASET DAERAH PADA DAERAH PEMEKARAN
This study aims to determine the application of the Minister of Home Affairs Regulation No. 19 of 2016 concerning the management of the regional asset in the regions resulting from the expansion of new regions, a case study in Konawe Kepualaun Regency. Konawe Kepulauan Regency is a Regency resulting from the expansion of the Konawe Regency in 2013. The
openaire +1 more source
This research aims to compare the fiscal capacity between the main districs and new autonomy districts in Jambi Province, determine whether the Revenue-Sharing (DBH), General Allocation Fund (DAU) and Specific Allocation Fund (DAK) from the central ...
Shita Unjaswati Ekawarna
doaj
Stop Kam Baku Tipu: Pemekaran Daerah, Isu Strategis Pengelolaan Konflik, Dan Transformasi Sosial Di Papua Barat [PDF]
Artikel ini membahas pengelolaan konfl ik dan transformasi sosial budaya yang terjadi akibat pemekaran daerah yang berlangsung di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat.
Suryawan, I. N. (I)
core
Does diversity matter for development? New evidence of ethnic diversity's mediation between internal migration and economic growth across Indonesia's regions. [PDF]
Ananta A +3 more
europepmc +1 more source
Analisis Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Sarana dan Prasarana Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung [PDF]
Kabupaten Mesuji merupakan daerah pemekaran sejak tahun 2008. Tujuan pemekaran adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat.Sehubungan dengan itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan 1) mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana sebelum dan setelah ...
Muta’ali, L. (Luthfi) +1 more
core
IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PANGANDARAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [PDF]
Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Pemekaran daerah juga diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah sebagai salah satu kunci
GALIH FAISHAL, NPM. 121000195
core
ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pemerintah daerah dalam menjalankan kewajibannya selaku daerah otonom dan sebagai badan hukum publik berhak dan berwenang untuk mempunyai harta kekayaan dan keuangan sendiri. Sumber-sumber keuangan daerah diatur dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 dalam
Rosmaniar P Rosmaniar P
doaj +1 more source
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PASCA PEMEKARAN PADA ENAM KABUPATEN DI PROVINSI ACEH [PDF]
ABSTRAKJudul : Indeks Pembangunan Manusia Pasca Pemekaran PadaEnam Kabupaten di Provinsi AcehNama : Syata MaulidaNIM : 1201101010077Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Ekonomi PembangunanDosen Pembimbing : Dr. Vivi Silvia, S.E,.
SYATA MAULIDA
core
IMPLIKASI DESA PANGANDARAN SEBAGAI DESA WISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT [PDF]
Pemekaran dalam prosesnya atas dasar demokrasi yang didalamnya syarat kepentingankepentingan politik. Kecenderungan elit politik yang syarat “kepentingan” menjadi dorongan mempeijuangkan pemekaran suatu wiayah hal ini mungkin pengaruh dari wilayah ...
Yegi Galih Amani, 111000012
core +1 more source

