Results 91 to 100 of about 950,875 (211)
Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia
Tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Riset ini menggunakan data panel, yaitu data korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung ...
Evi Maria +3 more
doaj +1 more source
ANALISIS DETERMINAN TEMUAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penentu (determinan) yang berpengaruh terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
BARLIAN, RAISA NANDA
core
Tuntutan akan kinerja yang baik terjadi hampir di semua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan pemerintahan. Kinerja dapat terlihat dari pelaksanaan pembangunannya.
Mikael Edowati +2 more
semanticscholar +1 more source
Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pemikiran tentang reformasi pemerintah daerah dan beberapa pemikiran tentang ...
Sedarmayanti Sedarmayanti
doaj +1 more source
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran pemerintah ...
Neneng Hastuti Hidayat +3 more
doaj +1 more source
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun 2010 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005.
MUQOROBIN, MASCULINE MUHAMMAD
core
Pembinaan, baru diatur secara eksplisit, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pada hakekatnya, merupakan pemberdayaan institusi Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga daerah, yang merupakan interpensi pusat terhadap pemerintah daerah, hal ini menunjukkan tidak ada kemandirian pemerintah daerah, ini kembali pada ...
openaire +2 more sources
The review is conducted with the purpose of acquiring empirical evidence related the effect of complexities of local goverment, the local size goverment and economic growth to internal control weakness. The population of this reseacrh are local goverment in Aceh and Sumatera Utara Province of 2017-2019.
Henri Agustin, Melia Andesti
openaire +1 more source
An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management.
Ivan Hari Putra +2 more
semanticscholar +1 more source
Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II
Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995).
Abdul Hakim
doaj +7 more sources

