Results 71 to 80 of about 3,229 (141)

KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH KARAKTERISTIK KEPALA DAERAH, KARAKTERISTIK INSPEKTORAT DAERAH DAN KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 2015
This research aims to examine the effect of local government characteristics, executive characteristics and the regional inspectorate characteristics to timeliness at the delivery of local governments financial statement (LKPD) in Indonesia. The sample used in this study were 488 local government district / cities in Indonesia for the year 2014.
Muchamad Gufron Taufik, Bandi Bandi
openaire   +2 more sources

ANALISIS APARATUR PEMERINTAH DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN WONOSOBO)

Accounting Global Journal, 2018
Abstract: Analysis of Government Apparatus in Preparation of Local Government Financial Reports (Case Study in Wonosobo District Government), This study aims to determine the factors of human resources (education, understanding, training and development) of the government for the preparation of regional financial statements (LKPD), thus ...
Eka Dewi Sumarmawati, Ida Ayu Kade Rachmawati Kusasih   +1 more
openaire   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Bentuk negara kesatuan adalah keputusan yang pasti. Tanpa kecuali, setiap orang di negara bagian ini harus menyetujui konstitusi negara. Sejak lahirnya negara kita, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkokoh bentuk negara kesatuan. Pembagian wilayah Indonesia menyebabkan diadopsinya gagasan desentralisasi.
openaire   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010
The state and district financial management is an important part in the governmental arrangement in Indonesia. To decide the problem of state and district financial status, it should be placed in the context of constitutional and governmental system which is followed in Indonesia.
openaire   +3 more sources

KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM ERA OTONOMI DAERAH (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Magelang)

Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 2018
Akuntabilitas Pemerintah Daerah ditunjukkan melalui pengelolaan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan rasio keuangan dan analisisShare Growth.
Wahyudi, Muhamad, wulandari, Eva
openaire   +1 more source

Mengapa Pemerintah Daerah Belum Berhasil Menerbitkan Obligasi Daerah

Jurnal Syntax Admiration, 2023
Regional bonds are an alternative to infrastructure development financing that needs to be utilized by regional governments. Even though there are still pros and cons regarding regional bonds, regional bonds are still seen as a good and rational financing option. However, until now, no Regional Government has issued regional bonds.
openaire   +1 more source

Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah di Era Otonomi (Studi kasus: Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir)

Jurnal Bina Praja, 2012
Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Samosir. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sumberdaya manusia masih rendah, banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrutmen ...
Yosep Ginting, Sorni Paskah Daeli
openaire   +3 more sources

Pengelolaan Pegawai Honorer Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2022
Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibutuhkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya dari sisi kwalitas saja tetapi juga dari sisi kuantitas atau pemenuhan jumlahnya juga akan mempengaruhi baik buruknya pelayanan kepada masyarakat.
openaire   +1 more source

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH

Masalah-Masalah Hukum, 2016
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi).
Tri Budiyono
doaj   +1 more source

Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

Fiat Justisia, 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj