Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi [PDF]
, 2014 Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusankewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnyamenjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang ...
Chrysanti, G. N. (Greta)
core
Jurnal Bina Praja, 2012 Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk memotret pengembangan kapasitas sumberdaya manusia aparatur di Kabupaten Samosir. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan penggunaan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sumberdaya manusia masih rendah, banyak jabatan struktural yang belum terisi, rekrutmen ...
Yosep Ginting, Sorni Paskah Daeli
openaire +3 more sources
AKUNTANSI BARANG MILIK DAERAH: MENGUNGKAP PEMAHAMAN PENGURUS BARANG PENGGUNA (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surabaya) [PDF]
, 2018 Permasalahan utama setiap Pemerintah Daerah dalam tata kelola pemerintahan, pada umumnya terkait dengan pengelolaan aset tetap atau barang milik daerah.
AMARENDRA, ADHITYA
core
Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan), 2018 Akuntabilitas Pemerintah Daerah ditunjukkan melalui pengelolaan anggaran daerah secara ekonomis, efisien dan efektif. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja dan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Magelang dengan rasio keuangan dan analisisShare Growth.
Wahyudi, Muhamad, wulandari, Eva
openaire +1 more source
JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010 The state and district financial management is an important part in the governmental arrangement in Indonesia. To decide the problem of state and district financial status, it should be placed in the context of constitutional and governmental system which is followed in Indonesia.
openaire +3 more sources
Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud
JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL", 2017 Abstract. The Regional Budget (APBD) is established to improve the capacity of local government in providing services to the community. The Regional Budget (APBD) is an annual form of the Regional Long-Term Development Plan (RPJPD) as well as the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) are set up in accordance to the vision and mission of the ...
Pareda, Marlin +2 more
openaire +3 more sources
ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE [PDF]
, 2015 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kota Lhokseumawe dari segi kemandirian, efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.
Maisyuri
core
PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH
Masalah-Masalah Hukum, 2016 Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi).
Tri Budiyono
doaj +1 more source
PENGARUH MODAL INTELEKTUAL TERHADAP KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH [PDF]
, 2016 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal intelektual terhadap kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Republik Indonesia. Modal intelektual (VAIC™) diproksikan dengan human capital, capital employed dan structural capital.
Norwinto, Aan Prabowo
core +1 more source
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Fiat Justisia, 2014 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj