Results 91 to 100 of about 81,641 (185)

Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

Fiat Justisia, 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj  

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH

Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum
Bentuk negara kesatuan adalah keputusan yang pasti. Tanpa kecuali, setiap orang di negara bagian ini harus menyetujui konstitusi negara. Sejak lahirnya negara kita, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkokoh bentuk negara kesatuan. Pembagian wilayah Indonesia menyebabkan diadopsinya gagasan desentralisasi.
openaire   +1 more source

HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH

JURNAL HUKUM IUS QUIA IUSTUM, 2010
The state and district financial management is an important part in the governmental arrangement in Indonesia. To decide the problem of state and district financial status, it should be placed in the context of constitutional and governmental system which is followed in Indonesia.
openaire   +3 more sources

Considering the temporal interdependence of human mobility and COVID-19 concerning Indonesia's large-scale social distancing policies. [PDF]

Qual Quant, 2023
Ahdika A, Primandari AH, Adlin FN.
europepmc   +1 more source

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah 1984/85-1988/89

, 1984
XVIII, 568 hal.: 20 ...
Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
core  

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH

Masalah-Masalah Hukum, 2016
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi).
Tri Budiyono
doaj   +1 more source

Impaired health-related quality of life due to elevated risk of developing diabetes: A cross-sectional study in Indonesia. [PDF]

PLoS One, 2023
Rokhman MR, Arifin B, Broggi B, Verhaar AF, Zulkarnain Z, Satibi S, Perwitasari DA, Boersma C, Cao Q, Postma MJ, van der Schans J, van der Schans J.   +11 more
europepmc   +1 more source

INOVASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH DAERAH

FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2017
AbstractPublic service is a measure of the performance of the government's most visible. Communities can directly assess the government's performance based on the service they received. For the quality of public services in all ministries / institutions is a fundamental thing that must be improved.
openaire   +2 more sources

Bibliografi Daerah Jawa Barat Tahun 2015

, 2016
Bibliografi Daerah (BID) Provinsi Jawa Barat, diterbitkan setiap tahun satu kali terbitan. Bibliografi ini memuat terbitan yang diterima pada tahun 2015, jumlahnya 2200 entri.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Bandung
core  

FENOMENOLOGIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER, 2015
Tujuan studi ini adalah menguji proses perencanaan dan penagggaran pemerintah daerah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Maluku Tengah provinsi Maluku dengan fokus pengamatan pada aktivitas personel yang bertanggungjawab dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
openaire   +2 more sources