Results 51 to 60 of about 669,940 (136)

Pola dasar pembangunan daerah propinsi Dati I Sul-Sel 1979/1980-1983/1984

, 1980
134 hlm.
Pemerintah Daerah Tkt.II Sul-Sel
core  

HARMONIZING RELATIONSHIPS OF CENTRAL GOVERNMENT AND REGIONAL GOVERNMENTS IN SHARE DIVESTMENT OF MINING COMPANIES

Dialogia Iuridica, 2020
Menurut Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah  No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, divestasi saham adalah jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.Upaya divestasi ...
Demson Tiopan
doaj   +1 more source

Undang-undang pemerintah daerah

, 2015
xii, 582 hal; 12x20,5 ...
Pemerintah RI
core  

ANTECEDENTS OF BUDGETARY PARTICIPATION: ENHANCING EMPLOYEES’ JOB PERFORMANCE [PDF]

, 2013
his research investigated the antecedent budgetary participation (need for achievement and work attitude), then assess the impact on employees’ job performance. The data were obtained using questionnaires that distributed
Nikmah, Fatmawati
core  

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

, 2016
Buku ini terbagi dalam beberapa bagian. yang mengupas tentang Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah; Neraca Pemerintahan Daerah; Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah; Catatan atas Laporan Keuangan: Penyusunan ...
Ramli Faud
core  

Pola dasar pembangunan daerah kabupaten daerah Tingk.II Fak-Fak 1989/1990-1993/1994

, 1989
VI. 69 hlm.
Pemerintah Daerah Tingk.II Fak-fak
core  

PERAN BANK INDONESIA DALAM PENERBITAN OBLIGASI DAN SURAT UTANG DAERAH

Masalah-Masalah Hukum, 2016
Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana (baca: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD), Pemerintah Daerah sebagai pemegang otonomi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat utang (obligasi).
Tri Budiyono
doaj   +1 more source

EVALUASI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI SITUS INTERNET: STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH INDONESIA

, 2011
Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan seberapa banyak pengungkapan laporan keuangan daerah yang ditampilkan pada situs web pemerintah daerah pada tahun 2009-2010.
Aristiani, Restya, Soepriyanto, Gatot
core  

KOMUNIKASI POLITIK PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM MENYOSIALISASIKAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) [PDF]

, 2018
Konsekuensi berlakunya MEA bagi negara Indonesia keniscayaan menghadapi bebasnya arus perdagangan barang, jasa, pasar tenaga kerja dan investasi dengan negara ASEAN lainnya. Kesiapan pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Daerah, dalam menghadapi MEA
Shinta Dewi, Evie Ariadne
core   +1 more source

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PADA DINAS-DINAS PROVINSI JAMBI

, 2002
20,5 x 29,5 ...
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi
core