Results 51 to 60 of about 81,641 (185)
Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia
Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, 2017 We analysed transparency in 394 local government in Indonesia during 2012-2015 period using sociodemography, fiscal, institutional, and economy factors. Transparency is assessed from the result of transparency assessment on local government level from the Commission of Information for Indonesia (Komisi Informasi Indonesia).
Muhtar, Muhtar +2 more
openaire +4 more sources
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Among Makarti, 2023 Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting, hal ini dikarenakan memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.
Estuti Moni Dwi, Teti Anggita Safitri
doaj +1 more source
Desentralisasi fiskal dan probabilitas terjadinya korupsi: Sebuah bukti empiris dari Indonesia
Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2019 Tujuan riset ini adalah untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal terhadap probabilitas terjadinya korupsi di pemerintah daerah. Riset ini menggunakan data panel, yaitu data korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dari Mahkamah Agung ...
Evi Maria +3 more
doaj +1 more source
Analisis Pemilihan Asosiasi Jasa Konstruksi Berdasarkan Persepsi Kontraktor di Palangka Raya
Dinamika Rekayasa, 2022 Industri konstruksi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada bidang infrastruktur. Berdasarkan data statistik tahun 2020 menunjukkan kontribusi produk domestik bruto sektor konstruksi di Indonesia menempati peringkat ke 2 setelah ...
Subrata Aditama K.A.Uda +2 more
doaj +1 more source
OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015 Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law.
openaire +3 more sources
Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat
Jurnal Bina Praja, 2015 Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab penyimpangan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Sorni Paskah Daeli
doaj +1 more source
Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan, 2022 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan metode statistika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap pengeluaran pemerintah ...
Neneng Hastuti Hidayat +3 more
doaj +1 more source
JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI, 2022 The review is conducted with the purpose of acquiring empirical evidence related the effect of complexities of local goverment, the local size goverment and economic growth to internal control weakness. The population of this reseacrh are local goverment in Aceh and Sumatera Utara Province of 2017-2019.
Henri Agustin, Melia Andesti
openaire +1 more source
Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II
Economic Journal of Emerging Markets, 2016 Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995).
Abdul Hakim
doaj +7 more sources
Perancangan Model Layanan Publik Pemerintah Daerah Berbasis One Stop Service [PDF]
, 2021 In order to improve the public service quality, the local government of Nusa Tenggara Barat at the Municipality of Lombok Barat should have improved the public service management.
Sumirah, Sumirah; Sekertaris Daerah, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat +2 more
core