Results 41 to 50 of about 561,822 (184)

Penyelengaraan pemerintah daerah

open access: yes, 2022
Penelitianinibertujuanuntukmenegetahuipenyelengaraanpemerintahandaerah,PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaraanurusanpemerintahanoleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurutasas otonomidan tugaspembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem danprinsipNegaraKesatuanRepublikIndonesiasebagaimanadimaksuddalamUUD1945 ...
openaire   +1 more source

Implementasi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Pemerintah Jakarta Pusat

open access: yesJournal of Social Contemplativa, 2023
Dalam APBD, negara mengalokasikan dana berupa anggaran investasi untuk peningkatan aset tetap serta aset lainnya selama lebih dari satu tahun aturan. Anggaran investasi ini berdasarkan di kebutuhan ruang tempat kerja daerah dan infrastruktur serta kelancaran aplikasi tugas pemerintahan serta kebutuhan lembaga publik.
Tanjung, Asmi Rezkiah   +2 more
openaire   +1 more source

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2011

open access: yesAssets: Jurnal Akuntansi dan Pendidikan, 2014
Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggara pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia tahun anggaran 2011.
Yayuk Harumiati, Payamta Payamta
doaj   +1 more source

Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah [PDF]

open access: yesJurnal Hukum Positum, 2016
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana corak dan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan yang ada? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
openaire   +1 more source

ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH

open access: yesJurnal Hukum Volkgeist, 2019
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat.
Laode Haniru
doaj   +1 more source

Otonomi Daerah dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Tingkat II

open access: yesEconomic Journal of Emerging Markets, 2016
Pelaksanaan otonomi daerah sudah lama dicita-citakan dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974. Tetapi karena berbagai kendala, maka pelaksanaan otonomi tersebut tertunda selama kurang lebih 20 tahun (tahun 1974 sampai dengan tahun 1995).
Abdul Hakim
doaj   +7 more sources

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, DAN KOMPETENSI SDM TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH

open access: yesJurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2018
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah, (2) pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja (manajerial ...
Agus Sunarmo Sunarmo   +3 more
doaj   +1 more source

PERATURAN DAERAH, ANTARA KEPENTINGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

open access: yesJurnal Cakrawala Hukum, 2016
Regional Regulation as one of law regulation product is an instrument for regulating government matters that include in regional autonomy matters. Especially for Municipal or City Law Regulation, regulating authority is held on Municipal or City House of Representatives and its leader.
openaire   +3 more sources

Analisis Pemilihan Asosiasi Jasa Konstruksi Berdasarkan Persepsi Kontraktor di Palangka Raya

open access: yesDinamika Rekayasa, 2022
Industri konstruksi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada bidang infrastruktur. Berdasarkan data statistik tahun 2020 menunjukkan kontribusi produk domestik bruto sektor konstruksi di Indonesia menempati peringkat ke 2 setelah ...
Subrata Aditama K.A.Uda   +2 more
doaj   +1 more source

OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

open access: yesFIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum, 2015
Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law.
openaire   +3 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy