Results 111 to 120 of about 3,221 (141)

STUDI TENTANG KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG DALAM MENERAPKAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH [PDF]

open access: yes, 2010
Perubahan paradigma telah terjadi dalam manajemen keuangnn daerah. Perubahan itu semakin diperjelas oleh lahirnya tripartite perundang-undangan (UU. No.17 tahun 2003 UU No.1 tahun 2004 dan UU No.15 tahun 2004). Yang kemudian disusul dengan lahirnya PP No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan.
openaire  

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

open access: yesJurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 2019
openaire   +3 more sources

Dinamika Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Era Otonomi Daerah

Dalihan Na Tolu: Jurnal Hukum, Politik dan Komunikasi Indonesia, 2023
Bentuk Negara kesatuan merupakan pilihan yang sudah final. Siapapun tanpa kecuali harus setuju dengan formula susunan negara ini tanpa kecuali. Berbagai upaya penguatan untuk meneguhkan bentuk kegara kesatuan telah dilakukan sejak bangsa kita merdeka. Begitu strategis dan mendasarnya persoalan susunan negara ini, maka dalam konstitusi dilakukan melalui
Askana Fikriana, Jihadi Akbar Yusuf
openaire   +1 more source

Pengaruh Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia

Jurnal Nuansa Karya Akuntansi
This study aims to examine the effect of accountability of local government financial reports in the form of audit opinion by BPK and local government financial performance (independence ratio, activity ratio, and growth ratio) on the level of corruption of local governments in Indonesia.
Fefri Indra Arza, Welia Sapitri
openaire   +1 more source

Produk Hukum Pemerintah Daerah

Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
This research discusses legal products produced by regional governments in the context of implementing regional autonomy. Regional legal products include various types of regulations such as regional regulations (perda), governor regulations, and regent/mayor regulations which have an important position in local government governance.
null Abdi Syahputra Ritonga   +2 more
openaire   +1 more source

Hubungan Politik Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Governance, 2018
Hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, merupakan implementasi dari Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Otonomi Daerah. Melalui desentralisasi bahwa pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan di daerah berdasarkan aspirasi masyarakat, yang didasarkan pada Undang -
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy