Results 41 to 50 of about 3,221 (141)
Hubungan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah [PDF]
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana corak dan model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan sejarah peraturan perundang-undangan yang ada? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
openaire +1 more source
ANALISIS HUKUM KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR DAERAH
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan konsep yang dilaksanakan bersama-sama. Pada masa sekarang dikenal dengan ungkapan, pusat adalah pusatnya daerah dan sementara daerah adalah daerahnya pusat.
Laode Haniru
doaj +1 more source
Analisis Pemilihan Asosiasi Jasa Konstruksi Berdasarkan Persepsi Kontraktor di Palangka Raya
Industri konstruksi di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan terutama pada bidang infrastruktur. Berdasarkan data statistik tahun 2020 menunjukkan kontribusi produk domestik bruto sektor konstruksi di Indonesia menempati peringkat ke 2 setelah ...
Subrata Aditama K.A.Uda +2 more
doaj +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) pengaruh penerapan prinsip-prinsip good government governance terhadap kinerja (manajerial) aparatur pemerintah daerah, (2) pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kinerja (manajerial ...
Agus Sunarmo Sunarmo +3 more
doaj +1 more source
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hal yang paling penting, hal ini dikarenakan memberikan gambaran apa yang akan dilakukan oleh daerah untuk meningkatkan penerimaan asli daerah.
Estuti Moni Dwi, Teti Anggita Safitri
doaj +1 more source
PERATURAN DAERAH, ANTARA KEPENTINGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Regional Regulation as one of law regulation product is an instrument for regulating government matters that include in regional autonomy matters. Especially for Municipal or City Law Regulation, regulating authority is held on Municipal or City House of Representatives and its leader.
openaire +3 more sources
OTONOMI DAERAH DALAM PERSEPEKTIF PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH-PEMERINTAH DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
Framework of the Unitary Republic of Indonesia of the concepts embodied in the provisions of Article 18 paragraph (1) of the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945, the Republic of Indonesia is divided into provincial regions and districts are divided into, each province, district government gets, the regulated by law.
openaire +3 more sources
Penentu transparansi pemerintah daerah: sebuah studi pada pemerintah daerah di Indonesia
We analysed transparency in 394 local government in Indonesia during 2012-2015 period using sociodemography, fiscal, institutional, and economy factors. Transparency is assessed from the result of transparency assessment on local government level from the Commission of Information for Indonesia (Komisi Informasi Indonesia).
Muhtar, Muhtar +2 more
openaire +4 more sources
Eksistensi Lembaga Swadaya Masyarakat di Kalimantan Barat
Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab penyimpangan peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kalimantan Barat. Metode pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.
Sorni Paskah Daeli
doaj +1 more source
ABSTRACT The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of the characteristics of local governments on the performance of municipal / regency regional governments in Jambi Province. The population in this study were 11 districts / cities (9 districts and 2 cities) in Jambi Province in 2011-2015, the number of ...
Anggraini, Lia, Rahayu, Sri, Junaidi
openaire +3 more sources

