Results 1 to 10 of about 386,072 (184)

Penguatan Etika Pemerintahan sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintahan

open access: yesJurnal Pemerintahan dan Politik, 2023
Accelerating government ethics in bureaucracy is a very important thing for every government apparatus to realize. As a government administrator, you must be able to actualize ethical values in providing services to the community. The aim of this research is to examine and explain how to strengthe government ethical values as an effort to improve the ...
Afrijal, Afrijal   +3 more
openaire   +3 more sources

DAKWAH STRUKTURAL HABIB ALI ALWI BIN THOHIR SEBAGAI WAKIL RAKYAT PADA PARLEMEN PEMERINTAHAN

open access: yesWasilatuna, 2021
Abstrak Dakwah merupakan yang gerakan ini tidak lain bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang beriman, bertakwa dan sejahtera. Teknik ataupun seni dalam penyampaian dakwah dapat berupa metode pendekatan-pendekatan struktural maupun kultural.
M Iqbal Dewantara   +1 more
doaj   +1 more source

Majapahit Pun Runtuh Karena Ulah Para Elit Politiknya

open access: yesBerkala Arkeologi, 2004
Sejak awal berdirinya, Majapahit tak lepas dari ulah para elit politik yang berusaha memecah persatuan dan kesatuan kerajaan Majapahit. Hal ini disebabkan karena ketidakpuasan mereka atas kepemimpinan raja atau pun tidak puas akan kedudukan atau jabatan
Baskoro Daru Tjahjono
doaj   +3 more sources

Collaborative Governance in Handling Public Complaints to the President at the Ministry of State Secretariat

open access: yesJPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA), 2023
The handling of public complaints on all types of problems generally falls under the authority of the relevant agencies to resolve them, so that collaboration with relevant agencies is needed in handling public complaints to the President.
Haswan Boris Muda Harahap   +3 more
doaj   +1 more source

Large-Scale Social Collaboration Policy in the Food Sector in DKI Jakarta: A Socio-Cultural Perspective

open access: yesBuletin Al-Turas, 2023
Purpose This research aims to reveal the implementation of Large-Scale Social Collaboration (LSSC) policy in the food sector in DKI Jakarta, especially during the Covid-19 pandemic seen from the socio-cultural perspective to produce a solution policy ...
Marullah Matali   +3 more
doaj   +1 more source

Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif

open access: yesJournal of Political Issues, 2020
Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur  sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi  memperebutkan  jabatan politik dan jabatan  birokrasi dilingkungan ...
Ramlan Darmansyah   +2 more
doaj   +1 more source

Analisis gerakan sosial “sangasanga melawan” dalam konservasi lingkungan Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara

open access: yesJPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 2022
Penelitian ini mengulas terkait gerakan sosial yang melakukan konservasi lingkungan di daerah tempat tinggal mereka tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Gerakan sosial ini menyuarakan tentang perusahaan pengambilan sumber daya alam tidak melaksanakan
Syifa Izdihar Firdausa Asfianur   +2 more
doaj   +1 more source

Bentuk pemerintahan Indonesia

open access: yes, 2022
Bentuk pemerintahan Indonesia yang meskipun dikenal dengan sebutan negara Kesatuan, Republik atau Sistem Presidensial pada penerapannya sendiri kelompok kami menyadari bahwa bentuk pemerintahan di Indonesia hanya mengacu pada Sistem Presidensialnya saja.
PUTRI AMALIA   +4 more
  +5 more sources

Penguatan Reformasi Birokrasi Menuju Era Society 5.0 di Indonesia

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2021
Memasuki era society 5.0, pemanfaatan teknologi sudah mulai mempertimbangkan aspek-aspek humaniora terhadap proses penyelesaian masalah yang ada di sektor publik.
Andika Yasa   +5 more
doaj   +3 more sources

Tindakan Pemerintah dan Inventarisasi Masalah Pemerintahan

open access: yes, 2022
Masalah pemerintahan berdasarkan kajian Hukum Tata Pemerintahan dapat dilihat dari kedudukan pemerintah sebagai penguasa yang diberikan legitimasi untuk mengatur dan memerintah dari pemegang kekuasaan tertinggi atau rakyat dan selanjutnya dimaknai sebagai yang diperintah.
openaire   +2 more sources

Home - About - Disclaimer - Privacy