Results 41 to 50 of about 4,392 (120)
Bordered by Nickel: Multi-Impact of Mining Governance on the Konawe–North Konawe Boundary, Indonesia
SocietyDecentralization in Indonesia is designed to strengthen local development. Yet, the prolonged boundary dispute between Konawe and North Konawe Regencies reveals a governance paradox in which resource abundance within contested territories generates ...
Selvia Junita Praja +4 more
doaj +1 more source
, 2022 Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu ...
Alif alfian nasir +2 more
openaire +1 more source
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 2022 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi relasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan kampung wisata Berap dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada tahun 2022.Teori governance dan communty development digunakan sebagai pisau analisis ...
Grein George Theodoron Wutoy +1 more
doaj +1 more source
Analisis Faktor-faktor dalam Pembangunan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020 Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan yang terjadi di desa sei putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang berjalan kurang efektif sesuai dengan musrenbang desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa.
Rafida Ulfa +3 more
doaj +1 more source
Urgensi Transformasi Pemerintahan Demokrasi Menuju Pemerintahan Islam
Jurnal Kajian Peradaban Islam, 2018 Transformasi sering dipakai dalam arti suatu upaya perubahan agar terjadi penyesuaian hukum dengan kebutuhan masyarakatnya. Mentransformasikan hukum baik dalam bentuk sistem maupun Peraturan Perundang-undangan yang baik dibutuhkan sekurang-kurangnya empat landasan yakni: landasan filosofis, sosiologis, yuridis.
openaire +2 more sources
MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016 Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.
openaire +3 more sources
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
, 2022 Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dalam penelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi yang luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip ...
openaire +1 more source
, 2022 Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan terkait format pemerintahan “hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah”. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.
openaire +1 more source
Peningkatan Kapasitas Artificial Intelligence dengan Pelatihan Pemanfaatan AI oleh KEMENKOMINFO
KhidmatPelatihan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melalui program Digital Talent Scholarship 2024, dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah ...
Muhammad Arief Rahman
doaj +1 more source
, 2023 Artikel ini membahas hubungan sosial budaya dengan efektivitas birokrasi modern. Sosiokultural mengacu pada pola nilai, norma, dan kepercayaan suatu masyarakat. Di sisi lain, birokrasi modern adalah sistem administrasi kompleks yang ada di pemerintahan, organisasi, dan lembaga (Mustanir et al., 2022).
openaire +1 more source