Results 61 to 70 of about 344,365 (158)
Pemerintahan Daerah merupakan sub sistem dari pemerintahan nasional, keberadaan dari pemerintahan daerah sudah ditetapkan di dalam pasal 18 UUD RI Tahun 1945 dan Pasal 18 A dan 18 B UUD RI (Amandemen). Pada pasal 1 UUD RI Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara Kesatuan yang berbentuk Republik.
openaire +1 more source
Tulisan ini hendak mengkaji pemanfaatan E-Government (Electronic Government) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dengan menggunakan perspektif yuridis. berupa pengaturan yang sudah ada pada tingkat nasional atau pusat serta saran tindak bagi daerah dalam rangka mengimplementasikan E-Government, terutama pijakan awalnya berupa suatu ...
Alif alfian nasir +2 more
openaire +1 more source
Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah) [PDF]
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam derah istimewa Untuk mengwujudkan hal ...
Syarif, A. (Afifi)
core
MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA
Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.
openaire +3 more sources
Perkembangan Ilmu Pemerintahan dan Penerapan Good Governance pada Pemerintahan Daerah
Sampai saat ini ilmu pemerintahan masih menjadi sebuah diskursus yang hangat dan perdebatan yang seru baik diantara internal ilmuwan dan praktisi pemerintahan maupun kalangan eksternal dalam bidang keilmuan lainnya. Dikatakan demikian karena masih menjadi tanda tanya besar sebagian kalangan mengenai apakah ilmu pemerintahan itu sudah mandiri dan otonom
openaire +1 more source
KINERJA PEMERINTAHAN GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BESAR [PDF]
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) sistem informasi, kemampuan sumber daya manusia dan perencanaan kinerja perangkat dan kinerja pemerintahan Gampong di Kabupaten Aceh Besar (2) pengaruh sistem informasi, kemampuan sumber daya manusia dan ...
Hasanuddin
core
Peningkatan Kapasitas Artificial Intelligence dengan Pelatihan Pemanfaatan AI oleh KEMENKOMINFO
Pelatihan Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) di Pemerintahan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melalui program Digital Talent Scholarship 2024, dirancang untuk meningkatkan kompetensi pegawai pemerintah ...
Muhammad Arief Rahman
doaj +1 more source
The Media's Paradox Towards Democracy a Case of the Clash Between Media Indonesia and Vivanews in Munas Golkar 2009 [PDF]
Persaingan antara Aburizal Bakrie dan Surya Paloh dalam menduduki kursi ketuaumum Golkar tidak hanya terjadi di internal partai Golkar saja. Lebih dari itu, persaingan inidibawa ke hadapan public dengan terlibatnya Media Indonesia Grup yang dimiliki oleh
HERNAWAN BAGASKORO, HERNAWAN BAGASKORO
core
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer.
openaire +2 more sources
BENTUK PEMERINTAHAN PERSPEKTIF OMNIBUS LAW
Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk pemerintahan demokrasi secara tepat ketika omnibus law diterapkan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analitis hukum. Temuan penelitian adalah bentuk pemerintahan perspektif omnibus law merupakan demokrasi gabungan Plato dan Polybius karena tujuan akhir adalah ...
openaire +2 more sources

