Results 51 to 60 of about 344,365 (158)

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK

open access: yesWEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 2018
As explained in Law Number 23 of 2014 that government affairs consist of absolute government affairs, concurrent government affairs and general government affairs. This study aims to analyze the implementation of concurrent government affairs in the local government of Siak Regency.
Maulidiah, Sri, Husnah, Asmaul
openaire   +2 more sources

Bordered by Nickel: Multi-Impact of Mining Governance on the Konawe–North Konawe Boundary, Indonesia

open access: yesSociety
Decentralization in Indonesia is designed to strengthen local development. Yet, the prolonged boundary dispute between Konawe and North Konawe Regencies reveals a governance paradox in which resource abundance within contested territories generates ...
Selvia Junita Praja   +4 more
doaj   +1 more source

Implementation of social assistance policy for communities affected by the covid-19 pandemic in DKI Jakarta Province

open access: yesJurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 2023
The Covid-19 pandemic has significantly impacted health and the economy, leading many countries, including Indonesia, to launch social protection programs to mitigate the negative effects of the crisis. This research employs a qualitative research method
Hartono Hartono   +3 more
doaj   +1 more source

Sejarah pengaruh pelita terhadap kehidupan masyarakat pedesaan di daerah Lampung [PDF]

open access: yes, 1983
Secara khusus, dalam penelitian ini dilihat perkembangan pemerintahan desa sejak adanya dan dilaksanakannya Pelita oleh Pemerintah. Hal ini termasuk peraturan-peraturan yang telah berlaku mengatur pemerintahan desa baik yang dikeluarkan oleh pemerintah ...
Bukri, Bukri   +3 more
core  

PENGARUH PENGALAMAN, INDEPENDENSI DAN KOMPETENSI AUDITOR PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS AUDIT INSTANSI PEMERINTAHAN (Studi Kasus Pada Auditor BPK Perwakilan Jawa Barat) [PDF]

open access: yes, 2015
i ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengalaman, independensi, kompetensi auditor pemerintahan terhadap kualitas audit instansi pemerintah pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
Revina Indria Rahayu, 104020043
core  

Perubahan Sosial Sistem Pemerintahan Desa dalam Pembangunan Masyarakat Desa ( Studi Kasus di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci) [PDF]

open access: yes, 2012
Penelitian ini mengkaji tentang Perubahan sosial sistem pemerintahan desa dalam pembangunan masyarakat desa di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui Perubahan yang terjadi pada masyarakat desa terkait dengan
Rahma, R. (Rahma)   +2 more
core  

Analisis Faktor-faktor dalam Pembangunan di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

open access: yesNakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Penelitian ini dilatarbelakangi pembangunan yang terjadi di desa sei putih Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar yang berjalan kurang efektif sesuai dengan musrenbang desa yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa.
Rafida Ulfa   +3 more
doaj   +3 more sources

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA GORONTALO [PDF]

open access: yes, 2016
Abdul Fitri Sumaga, S.311005001: Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo Tesis: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ...
Fitri Sumaga, Abdul
core  

Tinjauan Yuridis Tentang Sah atau Tidaknya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking) [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana syarat-syarat tentang sah atau tidaknya suatu keputusan Administrasi Pemerintahan (Beschikking) dan bagaimana penyelesaian sengketa suatu keputusan Administrasi Pemerintahan.
Repi, S. E. (Samgeri)
core   +1 more source

Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa [PDF]

open access: yes, 2015
Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kedudukan Badan Permusyawaratan tidak lagi ditempatkan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
Kusumaputra, A. (Ardhiwinda)
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy