Results 101 to 110 of about 54,726 (193)
MODEL KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN DESA
JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, 2016 Pemerintah Desa ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakekatnya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakatnya, atau sebagai unsur pemerintah yang melayani masyarakatnya.
openaire +4 more sources
, 2022 Penelitian ini dibuat untuk meningkatkan pengetahuan terkait format pemerintahan “hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah”. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa Inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.
openaire +1 more source
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
JURNAL PEKAN : Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 2019 Berdasarkan peraturan No. 72 tahun 2005 tentang Desa menegaskan bahwa “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
openaire +2 more sources
KINERJA PEMERINTAHAN DESA [PDF]
FOKUS : Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang, 2018 Pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini adalah Kinerja Pemerintahan Desa Nangkak Lestari Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Sintan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Deskriptif. Dengan Teknik penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan metode
openaire +2 more sources
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
, 2023 Dengan adanya pemberian otonom kepada pemerintahan daerah maka diharapkan akan mempercepat tercapainya tujuan pemerintah yaitu terjaminnya kesejahteraan masyarakat. Serta diharapakan juga dengan pemberian otonom seluas-luasnya ini pemerintah mampu untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada daerah tersebut baik itu sumber daya alam maupun sumber ...
openaire +1 more source
JURNAL TRIAS POLITIKA, 2017 Karl Marx states that bureaucracy is a parasitic and exploitative organization. Bureaucracy is an instrument for the powerful class to exploit other social groups of people (in their authority). Bureaucracy functions to maintain the privilege and status quo of the capitalist class. On the other hand, Hegel states that bureaucracy is a system created by
openaire +3 more sources
, 2023 Artikel ini membahas hubungan sosial budaya dengan efektivitas birokrasi modern. Sosiokultural mengacu pada pola nilai, norma, dan kepercayaan suatu masyarakat. Di sisi lain, birokrasi modern adalah sistem administrasi kompleks yang ada di pemerintahan, organisasi, dan lembaga (Mustanir et al., 2022).
openaire +1 more source
TANGGUNGGUGAT PUBLIK TERHADAP TINDAKAN PEMERINTAHAN DALAM KERANGKA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2021 ABSTRAK Tanggunggugat publik mengalami perkembangan pesat setelah terbitnya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Hal ini ditandai dengan semakin meluasnya karakteristik Keputusan Administrasi Negara (KAN) yang berarti semakin meluasnya pula ruang lingkup Tindakan pemerintahan yang dapat digugat oleh warga masyarakat ...
openaire +2 more sources
INTELIJEN PEMERINTAHAN SEBAGAI CABANG BARU DARI ILMU PEMERINTAHAN
Jurnal Tatapamong, 2019 Pembahasan tentang pemerintahan tentunya tidaklah boleh lepas dari disiplin ilmu dan teori-teori tentang Ilmu Pemerintahan itu sendiri. Sejatinya, sejarah ilmu pemerintahan sudah dimulai sejak berabad-abad yang lalu, yang dimulai dengan munculnya ilmu pemerintahan klasik, sampai dengan munculnya ilmu pemerintahan baru dan ilmu pemerintahan kontemporer.
openaire +2 more sources
Otorita Batam dan Reformasi Sistem Pemerintahan di Indonesia (1997-2004)
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2013 Otorita Batam is a New Order institution ( assumed ORBA) still deputize regime of otoritarian Soehartowith three especial activity namely economics, political and inseparable law.
Muchid Albintani, Ali Yusri, Ishak
doaj +3 more sources