Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) [PDF]
Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya.
Febrian, R. A. (Ranggi) +1 more
core +2 more sources
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah
-
openaire +1 more source
Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [PDF]
Esensi otonomi daerah adalahkemandirian daerah. Untukmewujudkan kemandiriandaerah dalam hal keuangandaerah ini maka PemerintahDaerah diharapkan lebihmampu menggali sumbersumberkeuangan secaramaksimal khususnya untukmemenuhi kebutuhanpembiayaan ...
core
PERAN TENAGA PENDAMPING DESA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG [PDF]
Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri ...
JABIR, HASTUTI
core
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner ...
Rudi Abdullah
doaj
Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan [PDF]
Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan ...
Arfa'i, A. (Arfa'i)
core
Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua
Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan ...
Agus Hartopo
doaj +1 more source
teori teori dalam pemerintahan daerah
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusungeneralisasi, teori selalu memkai konsepkonsep. Konsep lahir dalam pikiran (mind) manusia dankarena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsepadalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling.
openaire +1 more source
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang [PDF]
Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan ...
Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Muhammad Andi Yhuniar*
core
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun 2010 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005.
MUQOROBIN, MASCULINE MUHAMMAD
core

