Results 91 to 100 of about 239,469 (137)

Akuntabilitas Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) [PDF]

open access: yes, 2018
Tulisan ini dipilih dengan alasan sebagai berikut : pertama akuntabilitas salah satu karakteristik good governance yang digunakan untuk melihat tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan tugas yang telah menjadi kewenangannya.
Febrian, R. A. (Ranggi)   +1 more
core   +2 more sources

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah

open access: yesRiset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2017
-
openaire   +1 more source

Implikasi Berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah [PDF]

open access: yes, 2015
Esensi otonomi daerah adalahkemandirian daerah. Untukmewujudkan kemandiriandaerah dalam hal keuangandaerah ini maka PemerintahDaerah diharapkan lebihmampu menggali sumbersumberkeuangan secaramaksimal khususnya untukmemenuhi kebutuhanpembiayaan ...

core  

PERAN TENAGA PENDAMPING DESA PADA PELAKSANAAN PROGRAM PEMBAGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA WATU KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG [PDF]

open access: yes, 2018
Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri ...
JABIR, HASTUTI
core  

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAERAH (SAPD) TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (AKIPD) PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON

open access: yesJurnal Analisis Bisnis Ekonomi, 2015
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buton, Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner ...
Rudi Abdullah
doaj  

Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan [PDF]

open access: yes, 2013
Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan ...
Arfa'i, A. (Arfa'i)
core  

Peningkatan Peran Strategis Litbang dalam Pemantapan Otonomi Daerah di Propinsi Papua

open access: yesJurnal Bina Praja, 2009
Dengan kebijakan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, di mana daerah memiliki kewenangan ...
Agus Hartopo
doaj   +1 more source

teori teori dalam pemerintahan daerah

open access: yes, 2022
Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusungeneralisasi, teori selalu memkai konsepkonsep. Konsep lahir dalam pikiran (mind) manusia dankarena itu bersifat abstrak, sekalipun fakta-fakta dapat dipakai sebagai batu loncatan. Konsepadalah unsur yang penting dalam usaha kita untuk mengerti dunia sekeliling.
openaire   +1 more source

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Semarang [PDF]

open access: yes, 2016
Tujuan yang akan dicapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan untuk mengetahui hambatan-hambatan ...
Untung Dwi Hananto, Henny Juliani, Muhammad Andi Yhuniar*
core  

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN [PDF]

open access: yes, 2013
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia Tahun 2010 terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 24 tahun 2005.
MUQOROBIN, MASCULINE MUHAMMAD
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy