ENGARUH IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Survey pada SKPD di Pemerintah Kota Bandung) [PDF]
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh implementasi standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
Pembimbing 2, Budi Septiawan., SE., M.AK., MBA +2 more
core
MODEL ALOKASI DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) UNTUK KEMASLAHATAN UMMAT
Keterbukaan pengelolaan keuangan daerah yang telah terlaksana sejak era otonomi daerah menjadi dasar untuk mewujudkan pemerintahan yang good governance and clean governance, dan secara tidak langsung menjadikan sebuah kebebasan dan keleluasaan bagi ...
Khoirul Fuad
doaj +1 more source
KEDUDUKAN DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [PDF]
Skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomber 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” membahas bagai mana kedudukan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini
Priokta Dwisuda, 091000270
core
Knowledge Management dalam Pemerintahan Daerah
Knowledge management di instansi daerah masih belum diterapkan dengan optimal. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai penerapan knowledge management di organisasi/instansi pemerintahan daerah. Masalah utama penelitian adalah bagaimana penerapan knowledge management di organisasi pemerintah daerah dan perbaikan apa yang harus dilakukan untuk ...
openaire +2 more sources
IMPLEMENTASI PROGRAM BUDAYA PEMERINTAHAN SATRIYA DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi program Budaya Pemerintahan SATRIYA di Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta beserta kendalanya.
I Made Apryanto Saputra, I Made Apryanto Saputra
core
Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah [PDF]
Secara fundamental inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya.
Laksana, A. W. (Agung) +2 more
core
Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Rumah Dinas Daerah Provinsi Jambi [PDF]
Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.
Amir, L. (Latifah)
core
Implementasi Pengawasan Internal terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai [PDF]
ABSTRAK Pengawasan internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan dalam penelitian ini, bagaimanakah implementasi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan ...
Rikson, -
core
PROFESIONALISME GURU DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
Suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa, profesi guru bermakna strategis dalam membangun sumber daya manusia, sebab guru mengemban tugas / amanah dalam proses pemanusiaan, pencerdasan, maupun pembudayaan sekaligus pembentukan karakter bangsa oleh sebab itu pada peringatan hari guru nasional pada tanggal 2 Desember 2004 Presiden mencanangkan bahwa ...
openaire +2 more sources
Perbedaan Kedudukan dan Tugas Camat Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang [PDF]
Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sertaHambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat ...
Eko Sabar Prihatin,Amalia Diamantina, Cahyo Mulyo Nugrahanto*
core

