Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah [PDF]
, 2015 Secara fundamental inti pelaksanaan otonomi daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah (discretionary power) menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memajukan daerahnya.
Laksana, A. W. (Agung) +2 more
core
Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penggunaan Rumah Dinas Daerah Provinsi Jambi [PDF]
, 2012 Terbitnya UU No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah dengan memakai prinsip otonomi seluas-luasnya, nyata dan bertanggungjawab.
Amir, L. (Latifah)
core
Jurnal LitigasiJabatan wakil kepala daerah hanya sebatas pelengkap bagi jabatan kepala daerah. Tugas utama wakil kepala daerah hanya sebatas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
Firdaus Arifin
doaj +1 more source
Peran Alat Kelengkapan Dewan dan Penguatan Fungsi Legislasi Dprd [PDF]
, 2010 Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikanhubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki ...
Asmarudin, SH, Imam
core
PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH [PDF]
, 2008 Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sehingga kedudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
APRINO XAVERIUS, ROCKY
core
Fungsi Pengawasan Dprd Kabupaten Magelang dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik [PDF]
, 2017 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki semangat yang kuat untuk menghapus citra pemerintahan yang buruk, khusunya menyangkut praktik korupsi, kolusi dan nepotisme bagi penyelenggara pemerintahan daerah untuk mewujudkan ...
Amalia Diamantina, Untung Dwi Hananto, Rasha Anandya Laksmita Putri*
core
Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan
openaire +1 more source
Perbedaan Kedudukan dan Tugas Camat Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang [PDF]
, 2017 Perbedaan Kedudukan Dan Tugas Camat menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang sertaHambatan dan upaya mengatasi hambatan yang dihadapi camat ...
Eko Sabar Prihatin,Amalia Diamantina, Cahyo Mulyo Nugrahanto*
core
Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 2017 The phenomenon of corruption now enters a nearly immeasurable area. Horizontally corruption spreads in almost all branches of power, both legislative, executive and judiciary. On a vertical line of corruption perched in every government hirakhi, from the center of power to the lowest level. In the case of Indonesia, since reformation has peaked (1998),
openaire +2 more sources
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Fiat Justisia, 2014 Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan aspirasi masyarakat daerah ...
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj