PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD KABUPATEN BENGKAYANG KALIMANTAN BARAT DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH [PDF]
, 2008 Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerintah Daerah sehingga kedudukan DPRD sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah.
APRINO XAVERIUS, ROCKY
core
Peran Alat Kelengkapan Dewan dan Penguatan Fungsi Legislasi Dprd [PDF]
, 2010 Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi danefektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikanhubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah,potensi dan keanekaragaman daerah, Daerah memiliki ...
Asmarudin, SH, Imam
core
Jurnal LitigasiJabatan wakil kepala daerah hanya sebatas pelengkap bagi jabatan kepala daerah. Tugas utama wakil kepala daerah hanya sebatas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan tugasnya.
Firdaus Arifin
doaj +1 more source
Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional [PDF]
, 2015 Negara kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi. Pemilihan sebuah bentuk negara akan sangat erat kaitannya dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam negara tersebut.
Simandjuntak, R. (Reynold)
core +1 more source
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH) [PDF]
, 2016 Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas pengelolaan ...
Liza Fatmi
core
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Cimahi [PDF]
, 2017 Perencanaan kebutuhan aset daerah adalah sebuah proses dalam perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan dibuat setiap tahun anggaran dengan tujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pemerintah daerah.
Komarudin, A. (Agus) +2 more
core
Menyoal Revisi UU Pemerintahan Daerah
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Perdebatan yang panjang dan tidak jelas ujungnya tentang perlu atau tidaknya revisi UU Nomor 22 tahun 1999, dari kaca mata administrasi negara dapat dianggap sebagai kemunduran. Meskipun pihak-pihak yang berbeda pendapat memiliki dasar pemikiran dan kasus yang memadai, namun kompromi diantara keduanya jelas merupakan jalan yang lebih produktif. Tulisan
openaire +1 more source
Profil Birokrasi Pemerintahan Dalam Semangat Otonomi Daerah [PDF]
, 2002 Sumber daya manusia birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu sentral permasalahan dalam era otonomi daerah. Sumber daya manusia birokrasi dengan mutu yang rendah, bagaimanapun, tidak akan mampu merumuskan kebijakan publik yang berkualitas dan ...
Sumahdumin, D. (Dudung)
core
Menutup Celah Korupsi Pemerintahan Daerah
Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja, 2017 The phenomenon of corruption now enters a nearly immeasurable area. Horizontally corruption spreads in almost all branches of power, both legislative, executive and judiciary. On a vertical line of corruption perched in every government hirakhi, from the center of power to the lowest level. In the case of Indonesia, since reformation has peaked (1998),
openaire +2 more sources
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH
Fiat Justisia, 2014 Penulisan ini dilakukan untuk menjawab Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa pembentukan Program Legislasi Daerah (Prolegda) berdasarkan aspirasi masyarakat daerah ...
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj