Results 121 to 130 of about 240,759 (156)

Profil Birokrasi Pemerintahan Dalam Semangat Otonomi Daerah [PDF]

open access: yes, 2002
Sumber daya manusia birokrasi pemerintahan daerah merupakan salah satu sentral permasalahan dalam era otonomi daerah. Sumber daya manusia birokrasi dengan mutu yang rendah, bagaimanapun, tidak akan mampu merumuskan kebijakan publik yang berkualitas dan ...
Sumahdumin, D. (Dudung)
core  

Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

open access: yesLimbago: Journal of Constitutional Law
Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ...
Hasra, Siska   +2 more
openaire   +1 more source

Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]

open access: yes, 2017
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah termasuk kecamatan. Ini dirasakan penting karena kecamatan berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah ...
Amalia Diamantina, Fifiana Wisnaeni, Yudha Setya Pambudi*
core  

PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SISTEM OTONOMI

open access: yesSolusi, 2018
Local government system has connection to regional autonomy, which has been applied in Indonesia. Then before, all systems are centralized administration, then after the implementation of regional autonomy expected the region could set its own regional government of live by optimizing the existing pontential of the region.
openaire   +2 more sources

Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah pada Pemerintahan Kota Cimahi [PDF]

open access: yes, 2017
Perencanaan kebutuhan aset daerah adalah sebuah proses dalam perencanaan pembangunan daerah yang disusun dan dibuat setiap tahun anggaran dengan tujuan untuk memfasilitasi sarana dan prasarana pemerintah daerah.
Komarudin, A. (Agus)   +2 more
core  

PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

open access: yesLEX ET SOCIETATIS, 2016
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah.
openaire   +1 more source

Desentralisasi dan Otonomi Pemerintahan Daerah: Studi Literatur Tentang Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah Pasca-Reformasi

open access: yesPUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies
Indonesia's governance reforms have brought about major changes in central-regional relations through the policy of decentralisation. This study analyses the dynamics of decentralisation since the reform era and the contemporary issues that accompany it. Using a descriptive qualitative analysis method based on literature review and secondary data, this
Yelvi Oktavia   +3 more
openaire   +1 more source

Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya

open access: yesFiat Justisia, 2014
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj  

Strategi Sukses Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

open access: yes, 2017
Tingakat Kemajuan suatu masyarakat ditentukan dari tingkat kebebasan atau demokratisasi dalam segala aspekj kehidupan. Kemajuan itu menuntut adanya kebebasan, sebab tidak ada negara didunia ini yang maju tanpa yang namanya kebebasan ...
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy