Results 121 to 130 of about 239,469 (137)
IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH YANG DEMOKRATIS OLEH PEMERINTAH DAERAH GUNA MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK [PDF]
, 2017 Praktek yang terjadi, walaupun sudah terdapat pengaturan mengenai Program Legislasi Daerah namun, faktanya terdapat banyak Perda yang bermasalah, dimana adanya 3.000 peraturan daerah se-Indonesia yang bermasalah.
Etsa Mohamad Rejaya, NPM : 091000377
core
Desain Besar Penataan Daerah di Indonesia [PDF]
, 2011 Saat ini penataan daerah di Indonesia menjadi masalah besar saat ini karena semakin bertambahnya daerah otonom baru. Sejak terbitnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah..
core
Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Limbago: Journal of Constitutional LawKedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ...
Hasra, Siska +2 more
openaire +1 more source
Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Rangka Otonomi Daerah di Kabupaten Cilacap Ditinjau dari Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]
, 2017 Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menuntut penataan kembali kelembagaan pemerintahan daerah termasuk kecamatan. Ini dirasakan penting karena kecamatan berubah statusnya menjadi wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah ...
Amalia Diamantina, Fifiana Wisnaeni, Yudha Setya Pambudi*
core
PEMERINTAHAN DAERAH DALAM SISTEM OTONOMI
Solusi, 2018 Local government system has connection to regional autonomy, which has been applied in Indonesia. Then before, all systems are centralized administration, then after the implementation of regional autonomy expected the region could set its own regional government of live by optimizing the existing pontential of the region.
openaire +2 more sources
Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gianyar [PDF]
, 2013 Ada tiga hal yang menjadi latar belakang masalah penelitian ini yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan ...
Putrawan, A. A. (Anak) +1 more
core
PERATURAN DAERAH SEBAGAI LANDASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
LEX ET SOCIETATIS, 2016 Penyelenggaran Pemerintahan Daerah harus sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan legalitas atau landasan hukum sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Implementasi otonomi daerah melahirkan pemerintah daerah untuk membuat produk hukum daerah baik dalam bentuk peraturan daerah maupun peraturan Kepala Daerah.
openaire +1 more source
PUBLICNESS: Journal of Public Administration StudiesIndonesia's governance reforms have brought about major changes in central-regional relations through the policy of decentralisation. This study analyses the dynamics of decentralisation since the reform era and the contemporary issues that accompany it. Using a descriptive qualitative analysis method based on literature review and secondary data, this
Yelvi Oktavia +3 more
openaire +1 more source
Implementasi Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembuatan Perda Dan Peraturan Lainnya
Fiat Justisia, 2014 Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, mengatakan pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Yusdiyanto Yusdiyanto
doaj