ANALISIS PENGAWASAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Tujuan dari penelitian ini untuk : 1) Mengetahui dan menganalisis prosedur pengawasan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah 2) Mengetahui dan menganalisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 terhadap pengawasan peraturan ...
Armin, Ulfa +2 more
openaire +2 more sources
KUALIFIKASI PERBUATAN YANG DILARANG DALAM PERATURAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH
Abstrak Era reformasi membawa perubahan paradigma dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang desentralisasi. Pergeseran paradigma ini menyebabkan perencanaan pembangunan yang dulunya bersifat top down menjadi buttom up.
Michael Koesoema
doaj +1 more source
Pertimbangan Kepala Daerah dalam Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Studi Implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Organisasi [PDF]
Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusankewenangan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.Urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnyamenjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang ...
Chrysanti, G. N. (Greta)
core
KEDUDUKAN DPRD DALAM PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA PASCA PERUBAHAN UUD 1945
Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (OPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah yang turut menentukan bentuk dan hasil pemerintahan daerah yang berlangsung. Hanya saja, seberapa jauh peran tersebut dijalankan. akan sangat bergantung pada
Kemas Arsyad Somad
doaj +1 more source
Penelitian ini merupakan kajian hubungan pemerintah pusat dan daerah terkait pengurusan tanah di Indonesia berdasarkan telaah yuridis. Adapun dasar teori yang digunakan adalah menurut Herbert G.Hick yang menyebutkan wewenang adalah adalah hak untuk ...
Hasiah Hasiah
doaj +1 more source
REDESAIN GEDUNG DPRD KABUPATEN SUKOHARJO PENEKANAN PADA PENERAPAN ARSITEKTUR MODERN PADA PENAMPILAN BANGUNAN [PDF]
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan unsur dari pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan dari seluruh rakyat daerah, yang bersama kepala daerah lembaga ini menjalankan tugas dan wewenang pemerintah daerah dibidang legislatif dan ...
Hartanto, Brilliantony
core
Pemerintah Daerah dalam Menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
The background of this research focuses on the complexity of the relationship between central and local governments in the context of governance in Indonesia. One manifestation of this decentralization concept is the Local Government Implementation Report (LPPD), which is a key instrument in ensuring local government accountability.
null M. Harry Mulya Zein +2 more
openaire +1 more source
Abstrak Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terdapat beberapa hal yang harus dicermati, terlebih dalam hal pengaturan distribusi urusan pemerintahan yang ...
Dian Agung Wicaksono
doaj +1 more source
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PEMBERHENTIAN SEMENTARA GUBERNUR DKI JAKARTA 2017
Basuki Tjahaja Purnama mantan gubernur DKI Jakarta saat ini sudah menjalani Putusan Pengadilan oleh Pengadilan Negri Jakarta Utara, akan tetapi sebelum putusan ini dijatuhkan terdapat sebuah permasalahan hukum mengenai kepastian hukum dalam pemberhentian
Muhammad Rizqi Fadhlillah +1 more
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA GORONTALO [PDF]
Abdul Fitri Sumaga, S.311005001: Implementasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pengawasan Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Gorontalo Tesis: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta ...
Fitri Sumaga, Abdul
core

