Secara yuridis formal ketentuan mengenai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diatur dalam konstutusi kita yaitu dalam ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis, maknanya dipilih secara ...
Yeyet Solihat, Nanang Nugraha
openaire +1 more source
Abstrak Desa merupakan bentuk pemerintahan lokal yang sudah terbentuk dari masyarakat adat yang sudah ada sebelum berdirinya negara Republik Indonesia.
Agus Kusnadi
doaj +1 more source
PENGARUH KOMPETENSI PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI [PDF]
Bella Ramdiani Kanza Suryana (1430611051) Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Pembimbing Gatot ...
Suryana, Bella Ramdiani Kanza
core
DINAMIKA IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Structuring of local government has been through various regulations and dynamics in its implementation, since the era of independence until the reform era. The substitution and refinement of a law to its refinement brings implications for the arrangement of powers and affairs undertaken by local governments.
openaire +3 more sources
Startegi Management Application To Encourge Bureaucracy Reform
Sumber daya aparatur pemerintahan merupakan unsur vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Khusus bagi pemerintah daerah, kebutuhan akan sumber daya aparatur yang kompeten dan memiliki integritas dirasakan ...
Karhi Nisjor Sardjudin, Yuyun Komariah
doaj +1 more source
IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK PADA PRODUK-PRODUK HUKUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PERIZINAN INVESTASI PEMERINTAH DAERAH DI DIY [PDF]
Tujuan dari penelitian “Implemetasi Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Pada Produk-produk Hukum Kebijakan Pelayanan Publik Perizinan Investasi Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta” ini adalah untuk menganalisis rumusan dan implementasi ...
Eny, Kusdarini
core
Perspektif Politisasi Birokrasi Dan Peran Pejabat Pembina Kepegawaian Dalam Birokrasi Pemerintah
Pada saat ini kecenderungan dari pelaksanaan sistem pemerintahan di daerah tidak membedakan secara jelas antara jabatan politik dengan jabatan karier. Perkembangan birokrasi lokal masih memperlihatkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi pemerintahan
Ajib Rakhmawanto
doaj +1 more source
Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah dalam Peraturan Perundang-Undangan [PDF]
Bentuk Negara merupakan suatu hal yang menentukan strategi dalam mewujudkan tujuan dari sebuah Negara. Hal ini berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang melahirkan pembagian kekuasaan antara kedua pemerintahan ...
Arfa'i, A. (Arfa'i)
core
SEJARAH PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penelitian ini ingin mengetahui penggunaan metode Transect sebagai metodeperencanaan partisipatif dalam penggalian potensi dan permasalahan secaravisual serta praktek pada perencanaan pembangunan partisipatif di DesaTonrong Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
openaire +1 more source
Perkembangan Demokratisasi Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 1945–1955
Tulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran dan analisis bagaimana perkembangan demokratisasi pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan komitmen dan hasil usaha yang sistematis dan terstruktur dari pihak penguasa Kraton Yogyakarta yang mestinya
Moch. Asichin, Yety Rochwulaningsih
doaj +1 more source

