Results 61 to 70 of about 239,469 (137)
KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH [PDF]
, 2016 Wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan (kepala daerah) di suatu wilayah pemerintahan. Sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, terkecuali dalam penentuan kebijakan,
MELANI ANGGRAENI, NPM. 111000414
core
JURNAL KAJIAN PEMERINTAH : Journal Of Government, Social and Politics, 2018 Local government together with the Regional Perwakuilan Rakyat (DPRD) held local government and assisted by elements of regional tools related to the implementation of the affairs that become the authority of local government. In the implementation of regional government elements of local government together with the Regional People's Legislative ...
openaire +3 more sources
Decentralization Policy and The Struggle for Authority Over Forest Resources in Tebo Regency, Jambi
Jurnal Manajemen Hutan Tropika, 2011 Kebijakan desentralisasi atau yang umum dikenal dengan istilah otonomi daerah mengamanatkan kepada pusat untuk menyerahkan berbagai kewenangan pemerintahan kepada daerah.
Dodik Ridho Nurrochmat +2 more
doaj
DiH, 2013 Terbitnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, merupakan konsekuensi konstitusional dari amandemen UUD 1945, khususnya pasal 18 ayat (5) yang menetapkan: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan ...
Bambang Sutrisno
doaj +1 more source
Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah
Jurnal Transformative, 2020 Terdapat dua alternatif bagi pemerintah daerah jika ingin memenuhi kebutuhan barang dan jasa daerahnya, yaitu dengan membuat sendiri atau dengan membeli.
Jerry Indrawan +2 more
doaj +1 more source
Pasang Surut Otonomi Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (Tinjauan Sejarah Hukum Pemerintahan Daerah) [PDF]
, 2013 Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam derah istimewa Untuk mengwujudkan hal ...
Syarif, A. (Afifi)
core
Jurnal Wacana Kinerja, 2020 Sejalan dengan niat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintah daerah yang baik, maka diperlukan sebuah panduan yang memberikan tuntutan terhadap berbagai permasalahan kepemerintahan. Oleh karena itu, dalam terbitan kali ini kami akan membedah sebuah buku yang diterbitkan untuk maksud tersebut.
openaire +1 more source
sejarah pemerintahan daerah di indonesia
, 2022 Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraanotonomi daerah, harus memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan. Hal tersebutdilakukan agar pemerintah mampu menjalankan tugasnya, daerah diberikan kewenangan yangseluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban untuk menyelenggarakan otonomidaerah ...
openaire +1 more source
Jurnal Media Hukum, 2017 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Septi Nur Wijayanti
doaj
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penerbitan Surat Izin USAha Perdangangan Di Kota Palu [PDF]
, 2015 Topik ini menjadi menarik dilakukan pengkajian setidak-tidaknya karena Beberapa perkembangan hukum sistem penerbitan surat izin USAha pedangangan di Indonesia mengikuti pasang surut perkembangan kebijakan pemerintah pusat mengenai pemerintahan di daerah.
WIJAYA, W. (WIJAYA)
core