Results 71 to 80 of about 239,469 (137)

Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Meningkatkan Kinerja dan Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik Di era Baru Pemerintahan

Jurnal Wacana Kinerja, 2020
Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah untuk menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa pemikiran tentang reformasi pemerintah daerah dan beberapa pemikiran tentang ...
Sedarmayanti Sedarmayanti
doaj   +1 more source

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) SELAMA PERIODE 2005-2009 (Studi Kasus Pemerintahan Daerah Kota Wonogiri) [PDF]

, 2011
Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan ...
Dewi , Ratna
core  

Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

, 2022
As consequences of decentralization principle enforcement as frame work of developing relationship between central government and Regional Government its needed a comprehensive understanding in the relationship pattern between Central Government and Regional Government.
openaire   +2 more sources

Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dengan Semangat Euforia Demokrasi Lokal

Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2011
Perjalan reformasi kurang lebih 13 tahun pasca pemerintahan rezim Orde Baru 32 tahun; menimbulkan beberapa pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam konteks “Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan semangat Efouria Demokrasi Lokal”.
Jaelan Usman
doaj  

ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN PAJAK/RETRIBUSI DAERAH PADA UPT. DIPENDAKECAMATAN GAUNG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi, 2014
Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sebagian dari sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, disamping penerimaan yang berasal dari Pemerintahan Pusat berupa subsidi ...
Ilyas Ilyas, Abdullah Abdullah
doaj   +1 more source

Tinjauan Berbagai Ekses yang Kurang Sehat dalam Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah pada Dimensi Pembagian Kewenangan antara Legislatif dan Eksekutif

Jurnal Wacana Kinerja, 2020
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah dan desentralisasi memerlukan kreativitas dan inovasi dalam bidang pemerintahan secara keseluruhan. Pada kenyataannya hubungan antara legislatif dan eksekutif di daerah masih diwarnai nuansa
Sedarmayanti Sedarmayanti
doaj   +1 more source

Sistem kepemimpinan dalam masyarakat pedesaan daerah Sulawesi Tenggara [PDF]

, 1986
Daerah Sulawesi Tenggara khususnya, dan mungkin sama halnya dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia, bahwa di dalam sejarah pertumbuhannya daerah ini mengalami beberapa kali perubahan politik pemerintahan yaitu sejak dari Pemerintahan Kerajaan oleh ...
Abbas, Sumardin, Mardhan, Mardhan, Mekno, A. Djohan, Mekoa, Djafar, Pamada, Mislan   +4 more
core  

Implementasi kontitusionalisme dalam pemerintahan daerah

, 2023
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperdalam keahlian mereka terkait penerapan konstitusionalisme di pemerintahan daerah. Prasyarat pemerintah daerah adalah mandiri. Upaya tersebut dapat diimplementasikan dengan cara-cara yang dapat mengoptimalkan produktivitas dan efisiensi energi di pemerintah daerah.
openaire   +1 more source

Peran Camat dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir [PDF]

, 2015
Perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang mengaturpemerintahan kecamatan, dibawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahandaerah, camat sebagai penguasa tunggal tunggal pemerintahan kecamatan,administrator pemerintahan, administrator ...
Sondakh, B. (Billdy)
core  

Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]

, 2010
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai urusan ...
FAHRIAH, F. (FAHRIAH)
core   +4 more sources