Fungsi Pengawasan Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai
Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal), 2016 Pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, pengawasan memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujutnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan ...
Abdul Haris +2 more
doaj +1 more source
Politik Hukum Otonomi Daerah Studi terhadap Desentralisasi Asimetris di Indonesia
Khazanah Hukum, 2020 Studi ini mencoba untuk mengkaji politik hukum otonomi daerah ruang lingkup desentralisasi asimetris di Indonesia.. Sumber yang diulas berdasarkan juskonstitun yang dibuat dan diberlakukan oleh pemerintah berbentuk UU terhadap daerah-daerah ...
Ardika Nurfurqon
doaj +1 more source
Peran Camat dalam Menunjang Keberhasilan Pembangunan di Kecamatan Madidir [PDF]
, 2015 Perubahan undang-undang pemerintahan daerah yang mengaturpemerintahan kecamatan, dibawah UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahandaerah, camat sebagai penguasa tunggal tunggal pemerintahan kecamatan,administrator pemerintahan, administrator ...
Sondakh, B. (Billdy)
core
Histori Pemerintahan Daerah Di Indonesia
, 2022 Tujuan penulisan artikel jurnal ini untuk mengetahui histori pemerintahan daerah di Indonesia serta perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dari awal kemerdekaan hingga sekarang. Dalam penulisan artikel jurnal ini menggunakan metode dan jenis penelitian studi pustaka.
openaire +1 more source
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI EFEKTIVITAS PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN AKRUAL ATAS BARANG MILIK DAERAH (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya) [PDF]
, 2019 Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia, komitmen organisasi, teknologi dan sistem informasi, dan intensitas stock opname terhadap efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintahan
RUMININGSIH, -
core
Kewenangan Pemerintahan Daerah Otonom Dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah [PDF]
, 2015 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagai urusan ...
FAHRIAH, F. (FAHRIAH)
core +5 more sources
KORUPSI DI DAERAH DAN PENGUATAN KONTROL MASYARAKAT
Masalah-Masalah Hukum, 2013 Corruption in Indonesia is spread massive across in local area. Prevention and prosecution of corruption have been made to establish legislation and a new organizational structure, but corruption still occurs.
Hasyim Asy’ari Asy’ari
doaj +1 more source
Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif
Journal of Political Issues, 2020 Dinasti politik secara konstitusi dapat diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam konteks negara demokrasi dinilai buruk sebab menghalangi kebebasan masyarakat untuk ikut berkontestasi memperebutkan jabatan politik dan jabatan birokrasi dilingkungan ...
Ramlan Darmansyah +2 more
doaj +1 more source
Komentar Atas Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah [PDF]
, 2014 Desentralisasi di Indonesia dimulai pada 7 Mei 1999. Desentralisasi yang dimaksud di sini adalah konsepsi dan praktek desentralisasi yang sesuai dengan Agenda Reformasi: menjalankan otonomi daerah yang seluas-luasnya.
Saharudin, I. (Iskandar)
core
Flypaper effect assessment methods in the expansion of regional autonomy. [PDF]
MethodsX, 2021 Tanjung AH +6 more
europepmc +1 more source