Results 31 to 40 of about 51 (51)

KONSTITUSIONALITAS MODEL PENGISIAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)

open access: yesMedia Iuris, 2018
The local government is very important in the context of unitary state according to Indonesia Constitution (UUD NRI 1945). There is no constitution in the world that does not regulate important thing regarding to local government or state government explicitly.
openaire   +4 more sources

Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah di Kota Jambi

open access: yesLegalitas: Jurnal Hukum
This study aims to evaluate the implementation of the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jambi City as a reflection of democratic principles at the local level. Although the election was administratively conducted in accordance with statutory provisions, voter participation remained below the national target, reaching only 62% of the final voter ...
Nuraini Nuraini, Masriyani Masriyani
openaire   +1 more source

An Efficient Soft Set-Based Approach for Conflict Analysis. [PDF]

open access: yesPLoS One, 2016
Sutoyo E, Mungad M, Hamid S, Herawan T.
europepmc   +1 more source

DISKRESI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (STUDI KASUS PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN LANGKAT SUMATERA UTARA)

open access: yesLEX ET SOCIETATIS, 2015
Kegiatan pemungutan suara Pilkada di Kabupaten Langkat terselenggara pada 26 Juni 2009. Sebagai sebuah mekanisme demokrasi yang baru, banyak hal yang menarik untuk diamati dalam Pilkada ini. Meskipun masih diwarnai oleh sejumlah kekurangan, apabila dibandingkan dengan penyelenggaraan Pilkada di kabupaten/kota lainnya, penyelenggaraan Pilkada di ...
openaire   +1 more source

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI DAERAH YANGBERKARAKTERISTIK KEPULAUAN (Studi Kasus Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Provinsi Maluku)

open access: yesUnes Journal of Swara Justisia, 2019
Maintaining the holding of regional head elections (post-conflict local elections) inregional areas that are characterized by islands in Indonesia that are in accordance with the characteristics of the island community is in the context of realizing fair and beneficial post-conflict local election implementation for the community, to further improve ...
openaire   +1 more source

Pemilihan Kepala Daerah Secara Tidak Langsung

open access: yesAKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis
In 2014, the idea emerged to return regional head elections through the DPRD. However, many parties oppose this idea because it is considered to reduce aspects of democracy. Nevertheless, the idea was eventually regulated in law. The strong rejection from the community prompted the President to issue a government regulation in lieu of law which ...
openaire   +1 more source

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM DEMOKRASI ELECTORAL

open access: yesMasalah-Masalah Hukum, 2013
Abstract Local elections led to debate whether done directly or indirectly through the election or by the parliament. Indonesia has had the experience of regional heads directly elected by people through election and elected by parliament. Each model has a power and strength.
openaire   +1 more source

KOLOM KOSONG DALAM REZIM PEMILIHAN KEPALA DAERAH

open access: yesJurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, 2018
AbstractElection of regional leader is confession form of democracy. empty Column Eksistensi in pilkada is at a time viewed as by people alternative choice form which concurrently enabling of carried out by pilkada with only 1 (candidate couple). MK Number 100/PUU-XIII/2015 becoming road street opener of empty column legality.
openaire   +2 more sources

kasus isu sara pemilihan kepala daerah 2018

open access: yes, 2018
Di dalam kehidupan merupakan salah satu sektor yang dimana kehidupan bersosialisasi diantaranya suku, agama, ras, serta antar golongan ( SARA ). Hal tersebut sangat penting bagi seluruh kehidupan yang ada pada daerah tempat tinggal masing-masing bahkan bisa juga di daerah asing atau daerah yang belum dikenali bisa disebut dengan daerah yang tergolong ...
openaire   +2 more sources

Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

open access: yesJurnal Sakato Ekasakti Law Review
Ketentuan Pasal 188 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang Jo pasal 71 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan ...
Novry Yardi, Otong Rosadi, Iyah Faniyah
openaire   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy