Results 121 to 130 of about 17,212 (150)
Some of the next articles are maybe not open access.
Politik Hukum dalam RUU Pemilu Menyongsong Pemilu yang Bermartabat
JiipPolitik hukum dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berfungsi sebagai landasan untuk menyongsong Pemilu yang bermartabat di Indonesia. Artikel ini membahas peran politik hukum dalam membentuk sistem pemilu yang tidak hanya adil, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat.
Rahayu Fauzi Jaya +4 more
exaly +2 more sources
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022
Kontestasi dan etika dalam kepemiluan merupakan dua bahasan yang tidak dipisahkan. Pada beberapa aspek, pemilu membahas persoalan terkait dengan kontestasi kandidat, sedangkan dalam setiap kontestasi, selalu akan ada persoalan etika di sana, terlebih kontestasi politik.
Dimas Ramadhan, Bayu Mardinta Kurniawan
openaire +1 more source
Kontestasi dan etika dalam kepemiluan merupakan dua bahasan yang tidak dipisahkan. Pada beberapa aspek, pemilu membahas persoalan terkait dengan kontestasi kandidat, sedangkan dalam setiap kontestasi, selalu akan ada persoalan etika di sana, terlebih kontestasi politik.
Dimas Ramadhan, Bayu Mardinta Kurniawan
openaire +1 more source
PENDIDIKAN POLITIK : MAHASISWA, PEMILU 2024 DAN PEMILU YANG BERKUALITAS
Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2022Rendahnya partisipasi politik mahasiswa dalam setiap kontestasi pemilu yang ada menjadi permasalahan yang harus dapat dicarikan solusinya kedepan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik generasi muda khususnya mahasiswa dalam pemilu 2024.
Nazaki Nazaki +14 more
openaire +1 more source
TELAAH KONSEP PEMILU BERKALA DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA
Literasi Hukum, 2023Keberadaan penetapan hari, tanggal dan waktu pemungutan suara dalam Pemilu Berkala merupakan sesuatu yang penting, namun terjadi tarik ulur hingga wacana liar dalam penentuannya untuk Pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama, konsep dan pelaksanaan Pemilu Berkala dalam sistem pemilu di Indonesia, dan kedua, kewenangan KPU dalam ...
openaire +2 more sources
Metode Penafsiran Hukum Mahkamah Konstitusi Terhadap Model Keserentakan Pemilu Dalam Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Lokal [PDF]
ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya metode penafsiran yang jelas dalam menetapkan sebuah putusan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Mahkamah Konstitusi. Hal ini tentunya juga berlaku terhadap pengujian Undang-Undang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar, mengenai model keserentakan pemilu.
Rahmadhani, Sri
openaire +1 more source
PENATAAN JADWAL KESERENTAKAN PEMILU DAN IMPLIKASINYA TERHADAP MANAJEMEN PEMILU
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2020Pemilu 2019 menjadi pengalaman pertama Indonesia menyelenggarakan pemilu serentak. Pemilu serentak dimaknai sebagai menggabungkan dua jenis pemilu yang berbeda, yaitu pemilu eksekutif dan pemilu legislatif. Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 14/PUU-XI/2013.
openaire +1 more source
DISCLOSURE PELAKSANAAN PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PENERIMAAN HASIL PEMILU YANG BERKEADILAN
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2021Rakyat merupakan pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara yang dilaksanakan secara demokratis. Kedaulatan rakyat yang demokratis ini dilaksanakan melalui pemilu. Sehingga, rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemilu, perlu dilakukan evaluasi terkait dengan kualitas proses hingga pelaksanaannya.
openaire +1 more source
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2019
Demokrasi hanya bertahan jika menghasilkan pemerintahan yang efektif, untuk itu dibutuhkan tiga kondisi yang saling terhubung, Pertama, adanya kesepakatan mayoritas mengenai arah utama kebijakan menuju keamanan, pertumbuhan dan kesejahteraan. Kedua, bersifat konstitusional dan membatasi kekuatan mayoritas.
openaire +1 more source
Demokrasi hanya bertahan jika menghasilkan pemerintahan yang efektif, untuk itu dibutuhkan tiga kondisi yang saling terhubung, Pertama, adanya kesepakatan mayoritas mengenai arah utama kebijakan menuju keamanan, pertumbuhan dan kesejahteraan. Kedua, bersifat konstitusional dan membatasi kekuatan mayoritas.
openaire +1 more source
INTEGRITAS DAN PROFESIONALITAS PENYELENGGARA PEMILU DEMI TERWUJUDNYA PEMILU YANG DEMOKRATIS
Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2022Salah satu cara untuk memilih pemimpin adalah melalui pemilu yang dilaksanakan secara demokratis oleh lembaga penyelenggara pemilu guna memperoleh pemilu yang berkualitas.Pemerintahan yang demokratis dapat terwujud melalui peran serta dan partisipasi seluruh rakyat Indonesia.Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemilu, sangat dibutuhkan kesiapan dari
openaire +1 more source
Jurnal Jejak Hukum Indonesia (JHI)
Elections are a means of realizing the will of the people in government and therefore, elections are a demand for people's sovereignty. So, elections are very important so that the will of the people is not disappointed by ensuring that elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly.
Kartika Dewi Irianto +4 more
openaire +1 more source
Elections are a means of realizing the will of the people in government and therefore, elections are a demand for people's sovereignty. So, elections are very important so that the will of the people is not disappointed by ensuring that elections are held directly, publicly, freely, secretly, honestly and fairly.
Kartika Dewi Irianto +4 more
openaire +1 more source

