Results 1 to 10 of about 109 (84)
TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT
Dalam pelaksanaannya, pemilihan umum sering dijumpai dengan berbagai pelanggaran bahkan tindak pidana di dalamnya, oleh karena itu legislator memuat ketentuan tindak pidana pemilu di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan diaturnya
Ismail Ismail
exaly +4 more sources
TINJAUAN TENTANG HUKUM PIDANA PEMILU DAN FORMULASI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM TINDAK PIDANA
Accountability in the act of vote is inseparable from unsuccessful acts of election. Complications of problems that exist in elections, participation that does not involve parties involved in vote problems.
Muridah Isnawati
exaly +4 more sources
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU Oleh : Dr. Akhmad Munawar, S.H., M.H. munawaruniska@gmail.com Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H.
Akhmad Munawar +2 more
exaly +4 more sources
Politik Hukum pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana politik hukum pada penanganan tindak pidana Pemilu. Di mana pada reforrmasi pada sistem dan Pemilu di Indonesia dirasakan masih dijalankan setengah hati.
Diyar Ginanjar Andiraharja
doaj +3 more sources
Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan
This research aims to analyze the obstacles in handling election crimes and find the ideal argumentation basis to be used as an improvement to the handling of election crimes.
Surahman Surahman +4 more
doaj +2 more sources
Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu
Penal law is a branch of law applied as instrument in overseeing free and fair election. By means of penal law or its approach, it is expected that various offenses can be proceeded in the course of assuring fair election processes.
Khairul Fahmi
doaj +3 more sources
MODEL PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PEMILU / PEMILUKADA
The state election/election of the regional head should be run as what is mandated in Pancasila and after regulations. The Election Commission/Regional Commission of Election as the organizer should drafted a comprehensive operational procedure of ...
Maman Budiman
doaj +2 more sources
Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu Perspektif Keadilan Bermartabat
Election criminal law is built and enforced as a legal instrument for eradicating election criminal acts. In fact there is a demand to reform the legal politics of election crime enforcement from the perspective of dignified justice to create honest ...
Herdi Munte
doaj +2 more sources
Penyuluhan Hukum Tentang Tindak Pidana Pemilu di Desa Mekarsari Bekasi
As a consequence of the Unitary State of the Republicof Indonesia which upholds the democratic process, GeneralElections (Pemilu) are needed to elect people's representativesboth in the legislative body and elect the president as head of theexecutive body.
Lukman Hakim, Endang Hadrian
exaly +2 more sources
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU TERHADAP PENGGUNAAN HAK PILIH ORANG LAIN
This study aims to determine the implementation of the Kendari City Bawaslu Supervision of Voter Data on the use of voting rights in the 2019 general election and to analyze the enforcement of general election law against the use of other people's voting
La Ode Hermanto +2 more
doaj +3 more sources

