Tindak pidana pemilu - Open Access .click

Results 41 to 50 of about 150,303 (85)

Jurnal Konstitusi, 2016
Penal law is a branch of law applied as instrument in overseeing free and fair election. By means of penal law or its approach, it is expected that various offenses can be proceeded in the course of assuring fair election processes.
Khairul Fahmi
doaj +1 more source

Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019

Unes Journal of Swara Justisia
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun dalam pelaksanannya tidak jarang terjadi pelanggaran.
Ridwan, Ismansyah, Khairul Fahmi
doaj +1 more source

Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014 [PDF]

, 2015
Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu.
Arifin, F. (Firmansyah)
core

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU DI EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA

, 2017
Membahas mengenai perbandingan tindak pidana pemilu di empat negara Asia Tenggara. Sebelumnya perlu dijelaskan dan dibatasi apa yang dimaksud tindak pidana pemilu yaitu : "Semua pelanggaran atas ketentuan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum ...
Topo Santoso
core +1 more source

jmp Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera

Jurnal Belo, 2019
ABSTRAK Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai, salah satunya adalah memilih legislator. Pelarangan mantan terpidana untuk menjadi calon legislator menimbulkan polemik dengan gugatan ke Mahkamah Agung karena dikeluarkannya Peraturan ...
Jetty Martje Patty
doaj +1 more source

Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kota Solok Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Serentak

Unes Journal of Swara Justisia
Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 adalah melakukan investigasi ...
Rizki Saktiko, Susi Delmiati, Fahmiron
doaj +1 more source

Studi Komparatif Pemilihan Bentuk Pengaturan Tentang Model Penyusunan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Indonesia dan Malaysia

Jurnal Litigasi
Korupsi di Indonesia telah berlangsung di semua lapisan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di Indonesia tak pernah habis untuk dibahas. Penegak hukum banyak yang terlibat ke dalam korupsi sehingga hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan dari ...
Ridwan +5 more
doaj +1 more source

REKONTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP ANGGOTA KPU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU BERBASIS NILAI KEADILAN [PDF]

, 2020
Pemilu merupakan langkah reformasi dalam menata perubahan terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia, dimana pemilu sejak orde lama dan orde baru tidak mencerminkan asas demokrasi, bebas, rahasia,jujur dan adil.
Rahim, Abdul Jabar
core +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 70/Pid./2014/PT.TJK.)

Fiat Justisia, 2017
The criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of legislative elections in 2014 in Decision No. 70/Pid./2014/PT.TJK based on the presence of errors and intentional element in the commission of a crime, the defendant's ability to be ...
Selvi Yuliyanti
doaj +1 more source

Jerat Pidana terhadap Pelaku Pembelian Suara Pasif (Passiv Vote Buying) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
Politik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terus terjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (
Gaza Carumna Iskadrenda, Edward Omar Sharif Hiariej +1 more
doaj +1 more source

law
pemilu