Results 41 to 50 of about 109 (85)

MODEL PERADILAN TINDAK PIDANA PEMILU, ANTARA CRIME CONTROL MODEL, DUE PROCESS MODEL, ATAU PERADILAN KHUSUS ?

Jurnal Idea Hukum, 2022
The criminal proceedings for the 2019 Election are carried out based on the Criminal Procedure Code, as long as Law Number 7 of 2017. That is not stipulated otherwise by Law Number 7 of 2017. That is the essence of what is contained in Article 477 of Law
saleh darmawan
doaj   +1 more source

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2016
This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for.
Mohd Din, Ida Keumala Jeumpa, Nursiti Nursiti   +2 more
doaj   +1 more source

Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Hasil Pemilihan Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Nasional

Media Iuris, 2022
The urgency of establishing a special court for resolving election disputes because this special court is an order of Law Number 8 of 2015 which must be formed before the implementation of the national simultaneous regional elections in 2024.
Mohammad Syaiful Aris
doaj   +1 more source

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN DAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017

Al-Adl, 2018
Pemilihan umum merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas kedaulatan rakyat yang dilaksanakan lima tahun sekali di Negara Republik Indonesia dengan tujuan: a) Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat yang dijiwai semangat ...
Bambang Sugianto
doaj   +1 more source

TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Journal Publicuho
The purpose of this writing is to determine the influence of political power and political fraud on law enforcement in Indonesia during the general election. This research uses normative legal research methods. Normative research is research carried out by examining library materials.
null La Ode Hamzah, null Ali Rizky, null Kamaruddin   +2 more
openaire   +1 more source

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Untuk menjamin pemilihan umum yang bebas dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan. intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.
openaire   +2 more sources

Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)

Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2021
Latar Belakang Penelitian ini membahas tentang Penanganan Tindak pidana Pemilihan Umum melalui Sentra Peneggakan Hukum terpadu oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Namun dalam proses Peneggakkanya adanya perbedaan pendapat dalam menangani permasalah pada tindak pidana Pemilu tersebut,maka perlu adanya Penyamaan Persepsi terkait karakteristik Tindak ...
null Sarah Bambang, Sri Setyadji, Aref Darmawan   +2 more
openaire   +2 more sources

Pengajuan Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu di Kota Solok Tahun 2019

Unes Journal of Swara Justisia
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakilnya yang dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun dalam pelaksanannya tidak jarang terjadi pelanggaran.
Ridwan, Ismansyah, Khairul Fahmi
doaj   +1 more source

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu yang Berintegritas

Indragiri Law Review
Pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan ...
Fitra Edia Rahman Jandru Fitra, null Fitri Wahyuni   +1 more
openaire   +1 more source

SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022
In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so ...
null M. Khaerul, null Amir Ilyas, null Audyna Mayasari Muin   +2 more
openaire   +1 more source