Results 51 to 60 of about 109 (84)
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menuju Pemilu yang Berintegritas
Indragiri Law ReviewPelaksanaan Pemilu 2024 yang telah berlalu melahirkan beberapa catatan pokok yang patut dievaluasi. Hal ini sangat penting dilakukan agar pelaksanaan Pemilu di masa-masa yang akan datang semakin berkualitas dan berintegritas. Kualitas dan integritas Pemilu patut diperhatikan karena memang faktanya Pemilu akan sangat menentukan kehidupan bangsa dan ...
Fitra Edia Rahman Jandru Fitra +1 more
openaire +1 more source
jmp Pelarangan Mantan Terpidana Korupsi Menjadi Calon Kepala Daerah Agar Menimbulkan Efek Jera
Jurnal Belo, 2019 ABSTRAK Pemilu adalah proses pergantian kekuasaan secara damai, salah satunya adalah memilih legislator. Pelarangan mantan terpidana untuk menjadi calon legislator menimbulkan polemik dengan gugatan ke Mahkamah Agung karena dikeluarkannya Peraturan ...
Jetty Martje Patty
doaj +1 more source
SISTEM PEMBUKTIAN PEMALSUAN DOKUMEN DALAM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA
JURNAL ILMIAH LIVING LAW, 2022 In the proof system for falsifying documents in election crimes, of course, it requires a good process in terms of applying sanctions for violators if they are proven to have committed an election crime, seen from material and formal legal facts and supported by evidence submitted starting from the investigation process, investigation to the court so ...
null M. Khaerul +2 more
openaire +1 more source
Unes Journal of Swara JustisiaPenelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Peran Sentra Gakkumdu Kota Solok dalam mengurangi tindak pidana pelanggaran kampanye pada pemilihan kepala daerah Tahun 2024 adalah melakukan investigasi ...
Rizki Saktiko, Susi Delmiati, Fahmiron
doaj +1 more source
Jurnal LitigasiKorupsi di Indonesia telah berlangsung di semua lapisan masyarakat, sehingga seolah-olah korupsi di Indonesia tak pernah habis untuk dibahas. Penegak hukum banyak yang terlibat ke dalam korupsi sehingga hal tersebut menyebabkan krisis kepercayaan dari ...
Ridwan +5 more
doaj +1 more source
DAMPAK POLITIK TRANSAKSIONAL DALAM PEMILU TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Jurnal Keadilan Pemilu, 2022 The prevention and eradication of criminal acts of corruption cannot rely solely on law enforcement; all stakeholders must collaborate. Bureaucratic arrangement, governance arrangement, political arrangement, economic arrangement, and cultural arrangement are all critical to preventing transactional politics from occurring in the legislative, executive,
openaire +1 more source
Fiat Justisia, 2017 The criminal responsibility of the perpetrators of criminal acts of legislative elections in 2014 in Decision No. 70/Pid./2014/PT.TJK based on the presence of errors and intentional element in the commission of a crime, the defendant's ability to be ...
Selvi Yuliyanti
doaj +1 more source
ANALISIS PENERAPAN BENTUK-BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU
Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 2019 Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pemilu adalah: a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu,
openaire +3 more sources
Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumPolitik uang atau pembelian suara dalam penyelenggaraan pemilu hingga kini masih terus terjadi. Celakanya, ketentuan pidana pemilu yang tersedia hanya ditujukan pada pemberi janji, uang, atau materi lainnya (pembelian suara aktif), sedangkan penerimanya (
Gaza Carumna Iskadrenda +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017 Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia.
Bambang Budiyanto
doaj +1 more source