Results 51 to 60 of about 150,303 (85)
Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia.
Bambang Budiyanto
doaj +1 more source
Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri
Artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika ...
Michelle Salma Khotom Aji +1 more
doaj +1 more source
The settings in the Law – Law number 15 year 2011 about the election organizers in particular has the authority to supervise the election to run democratically.The research method using sociological juridical approach.
Waslam Mukhsid
doaj +1 more source
TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU [PDF]
Penelitian ini berjudul Tugas, Wewenang Dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Grobogan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam ...
Mahendra, Bagas
core +1 more source
Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, yakni untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana atas tindak pidana pemilu dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Selatan, dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala ...
Ahmad Syaufi
core +1 more source
PERANAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAKLANJUTI TINDAK PIDANA PEMILU TINGKAT DPR RI DI KABUPATEN SELUMA
Pada pelaksanaan pemilihan umum, banyak terjadinya pelanggaranbahkan sampai terjadinya tindak pidana pemilu, hal inilah yang terjadi pada pelaksanaan pemilihan umum tingkat DPR RI di kabupaten Seluma.
ANGGI, PRATAMA +2 more
core +2 more sources
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU MELALUI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DI KOTA BUKITTINGGI [PDF]
ABSTRAK Pemilihan Umum sebagai wujud dari demokrasi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun didalam pelaksanaannya terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu yang dimana disini penulis membahas mengenai ...
Fadli Kurnia, Putra, FADLI KURNIA PUTRA
core +1 more source
EFEKTIVITAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN GOWA [PDF]
2017Ahmad Rizaldy ( B 11110170), Efektivitas Penanganan Tindak Pidana\ud Pemilu Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2014 Di\ud Kabupaten Gowa, dibimbing oleh Prof. Dr. H.M. Said Karim, SH., MH.,\ud M.si. sebagai pembimbing I dan Dr. Amir Ilyas, SH.,
RIZALDY, AHMAD
core
Penerapan Unsur Tindak Pidana Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Terhadap Kasus Kampanye Pemilu Diluar Jadwal [PDF]
Penelitian mempunyai fokus penelitian terhadap 2 (dua) hal, yaitu : (1) Bagaimana peran Polri dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 201 2 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan ...
Mudarman, Mudarman
core +1 more source
After 24 years of reform, the people passionately anticipate direct general elections as a process of power transition and evaluation of the performance of political parties over the previous five years.
Muhammad Oky Fauzi +1 more
doaj +1 more source

