Results 61 to 70 of about 109 (85)

KEWENANGAN PIMPINAN PARTAI POLITIK DALAM PENGUSULAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DPR TERKAIT TINDAK PIDANA KORUPSI

Jurnal Magister Hukum Udayana, 2017
Political parties have a strategic role in a democratic country. Indonesian 1945 Constitution regulates the status of political parties in the state life in Indonesia.
Bambang Budiyanto
doaj   +1 more source

Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri

Verfassung
Artikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika ...
Michelle Salma Khotom Aji, Zulfa Niamul Latifa   +1 more
doaj   +1 more source

UPAYA PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUMAS DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA MONEY POLITIC PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014

Jurnal Idea Hukum, 2015
The settings in the Law – Law number 15 year 2011 about the election organizers in particular has the authority to supervise the election to run democratically.The research method using sociological juridical approach.
Waslam Mukhsid
doaj   +1 more source

PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU DI EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA

Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017
Membahas mengenai perbandingan tindak pidana pemilu di empat negara Asia Tenggara. Sebelumnya perlu dijelaskan dan dibatasi apa yang dimaksud tindak pidana pemilu yaitu : "Semua pelanggaran atas ketentuan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum dimana pelanggaran itu diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur ...
openaire   +2 more sources

TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU

Jurnal Ius Constituendum, 2020
Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang   menui banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan Demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan ...
openaire   +2 more sources

Pencegahan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu melalui Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu

Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan
After 24 years of reform, the people passionately anticipate direct general elections as a process of power transition and evaluation of the performance of political parties over the previous five years.
Muhammad Oky Fauzi, Nanik Prasetyoningsih   +1 more
doaj   +1 more source

Penggunaan Hasil Tindak Pidana untuk Sumbangan Dana Pemilu

AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism
Penggunaan hasil tindak pidana untuk kepentingan kampanye politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai donasi dari pihak eksternal dalam praktik pencucian uang dapat terjadi. Ketentuan pidana yang beririsan satu sama lain dalam hal kaitannya penggunaan hasil tindak pidana untuk kampanye Pemilu, di antaranya Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu ...
openaire   +1 more source

PROBLEMATIKA SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DI INDONESIA

Ganec Swara
The handling of electoral crimes is a crucial instrument for safeguarding the integrity and legitimacy of democratic processes. Although Indonesia has established a relatively comprehensive legal framework and an integrated enforcement mechanism through the Integrated Law Enforcement Center, various challenges continue to arise in practice.
Zahratul'ain Taufik, Deni Hartawan, Yuni Ristanti   +2 more
openaire   +1 more source

Kebijakan Hukum Komisi Pemilihan Umum Terhadap Hak Politik Mantan Terpidana Sebagai Peserta Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Keadilan

Unes Journal of Swara Justisia
Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana, Otong Rosadi, Zennis Helen   +2 more
doaj   +1 more source

Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Dalam Tindak Pidana Pemilu di Bali

Ethics and Law Journal: Business and Notary
                Elections are a process that is carried out honestly and fairly, but criminal acts such as money politics often occur. The High Prosecutor's Office, especially the intelligence sector, plays an important role in preventing and handling these cases.
Sang Ayu Putu Diah Utami, Komang Adi Sastra Wijaya   +1 more
openaire   +1 more source