Results 61 to 70 of about 109 (84)
Penanganan Tindak Hukum Pidana Pemilu
Blantika: Multidisciplinary JournalPenanganan tindak pidana pemilu merupakan aspek krusial dalam menjaga integritas proses demokrasi. Tindak pidana pemilu mencakup berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya pemilu, seperti manipulasi suara, kampanye ilegal, dan intimidasi pemilih.
openaire +1 more source
Penegakan Hukum Pemilu: Tinjauan Atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Pemilu 2014
Jurnal Hukum PRIORIS, 2016 Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pemilu yang berintegritas. Penegakan hukum diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagai perserta pemilu. Pengadilan tindak pidana pemilu menjadi salah satu mekanisme penegakan hukum yang disediakan untuk menyelesaikan perkara pelanggaran dan kejahatan tindak pidana ...
openaire +1 more source
Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri
VerfassungArtikel ini dimaksudkan untuk menjabarkan dan menjelaskan peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), khususnya di Kota Kediri, dalam menindaklanjuti penanganan pelanggaran dalam pemilihan umum (pemilu) serta pengaturan hukum dan sanksi ketika ...
Michelle Salma Khotom Aji +1 more
doaj +1 more source
Jurnal Idea Hukum, 2015 The settings in the Law – Law number 15 year 2011 about the election organizers in particular has the authority to supervise the election to run democratically.The research method using sociological juridical approach.
Waslam Mukhsid
doaj +1 more source
TINDAK PIDANA PEMILU DAN PILKADA OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
Jurnal Ius Constituendum, 2020 Penelitian ini menelaah posisi Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) oleh penyelenggara Pilkada dalam menyelesaikan tindak pidana Pilkada yang menui banyak masalah dalam menjamin pelaksanaan Demokrasi. Mulai dari adanya pola koordinasi yang tidak mungkin dilakukan secara sistemik antara penegak hukum sampai dengan disharmonisasi keputusan ...
openaire +2 more sources
PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU DI EMPAT NEGARA ASIA TENGGARA
Jurnal Hukum & Pembangunan, 2017 Membahas mengenai perbandingan tindak pidana pemilu di empat negara Asia Tenggara. Sebelumnya perlu dijelaskan dan dibatasi apa yang dimaksud tindak pidana pemilu yaitu : "Semua pelanggaran atas ketentuan yang berkaitan dengan proses pemilihan umum dimana pelanggaran itu diancam dengan sanksi pidana oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur ...
openaire +2 more sources
Unes Journal of Swara JustisiaHak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana +2 more
doaj +1 more source
Penggunaan Hasil Tindak Pidana untuk Sumbangan Dana Pemilu
AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of TerrorismPenggunaan hasil tindak pidana untuk kepentingan kampanye politik dalam pelaksanaan Pemilihan Umum sebagai donasi dari pihak eksternal dalam praktik pencucian uang dapat terjadi. Ketentuan pidana yang beririsan satu sama lain dalam hal kaitannya penggunaan hasil tindak pidana untuk kampanye Pemilu, di antaranya Pasal 339 ayat (1) huruf c UU Pemilu ...
openaire +1 more source
Peran Intelijen Kejaksaan Tinggi Dalam Tindak Pidana Pemilu di Bali
Ethics and Law Journal: Business and NotaryElections are a process that is carried out honestly and fairly, but criminal acts such as money politics often occur. The High Prosecutor's Office, especially the intelligence sector, plays an important role in preventing and handling these cases.
Sang Ayu Putu Diah Utami +1 more
openaire +1 more source
Problematika Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kediri
Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual, 2022 H.M. Dimyati Huda +2 more
openaire +1 more source