Results 61 to 70 of about 150,303 (85)
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI INTERNET (INTERNET GAMBLING) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK [PDF]
Perkembangan teknologi informasi dengan adanya internet, menimbulkan bentuk kejahatan baru dalam perjudian yakni perjudian melalui internet (internet gambling).
Hassanah, Hetty
core
Analisis Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penyelenggara Pemilu di Kota Serang [PDF]
Dampak dari pelanggaran pemilu yang begitu luas, maka sebenarnya pelanggaran pemilu bukanlah kategori atau tipe kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa.
Nasir, Muh.
core +2 more sources
Hak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, Pasal 7 huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan
Teuku Ramadhana +2 more
doaj +1 more source
TATA KELOLA PEMILU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU TAHUN 2024 DI KABUPATEN TEGAL [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pemilu dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pada pemilu tahun 2024 di Kabupaten Tegal.
NAELATUL IZZAH, .
core +1 more source
Peran Bawaslu Provinsi NTT Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif Tahun 2019
Skripsi ini berjudul Peran Bawaslu Provinsi NTT dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislative 2019. Masalah pokok yang dikaji dalam skripsi ini yakni bagaimana penegakan hokum pemilu dilaksanakan oleh Bawaslu serta apa saja factor penghambat ...
MAMI, Maria Virginia
core
Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih dari Satu Kali dalam Pemilu [PDF]
Legal issue dalam penelitian ini adalah kekurangjelasan makna dalam pengaturan tentang tindak pidana memberikan suara lebih dari satu kali yang diatur dalam Pasal 516 UU Pemilu dan Pasal 533 UU Pemilu.
Nirahua, Shernny Gloria Putri
core +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA SUAP DALAM PEMILU MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM [PDF]
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana suap dalam pemilihan umum (Pemilu) dari dua perspektif hukum, yaitu UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan hukum pidana Islam.
Tiara Rahma
exaly +5 more sources
Some of the next articles are maybe not open access.
Related searches:
Related searches:

