Results 71 to 80 of about 109 (84)

Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Pemilu terkait dengan Asas Lex Specialis Derogate Legi Generali

Jurnal Konstruksi Hukum, 2023
Dalam Pemilu, tindak pidana Pemilu biasanya terjadi. Untuk menentukan penanganan dan sanksi yang berlaku dalam tindak pidana Pemilu, diperlukan suatu peraturan yang memberikan kepastian hukum dan keadilan. Penelitian ini fokus pada pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana Pemilu yang terkait dengan asas lex specialis derogate legi generali.
Luh Putu Suryani
exaly   +2 more sources

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia

Borobudur Law and Society Journal
Kejahatan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga Reformasi mengalami peningkatan di setiap penyelenggaraanya. Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan bentuk apa saja tindak pidana pemilu yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan menjelaskan bagaimana mekanisme penegakan hukumnya.
Basri Basri, Dilli Trisna Noviasari, Habib Muhsin Syafingi   +2 more
exaly   +2 more sources

TINDAK PIDANA PEMILU 2019 DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DALAM PRESPEKTIF KEADILAN PEMILU

Ajudan: Jurnal Diseminasi Kajian Ilmu Administrasi Negara, 2023
Dalam pelaksanaan Pemilu 2019 tentu tidak terlepas dari pelanggaran-pelanggaran Pemilu yang terjadi pada tahapan Pemilu, salah satunya pelanggaran Pidana Pemilu. Pelanggaran terhadap tindak pidana Pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu ini pada akhirnya bermuara pada putusan pengadilan, yang mana putusan pengadilan harus mewakili rasa keadilan bagi
Arby Pranatha, Rudianto Rudianto
openaire   +1 more source

KUALIFIKASI HUKUM PIDANA KHUSUS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU/PILKADA (Tinjauan Hukum Administrasi Negara)

PALAR | PAKUAN LAW REVIEW, 2018
ABSTRAK Era baru telah dimulai dalam Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak, karena undang-undang memerintahkan kepada seluruh bangsa Indonesia, untuk menyelenggarakannya. Dalam praktik, terdapat tantangan dalam tindak pidana Pilkada. Faktor perundang-undangan yang kontradiktif antara UU Pemilihan (Les Specialist) dengan aturan limitasi waktu dan KUHP ...
Paramita Ersan, Anna Erliyana
openaire   +1 more source

Putusan Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Tujuan Penegakan Hukum

2020
Putusan pengadilan, khususnya terkait tindak pidana pemilu ternyata tak hanya berguna bagi pihak-pihak yang berperkara, tetapi juga berguna bagi publik. Vonis pidana percobaan pada putusan tindak pidana Pemilu menunjukkan adanya perspektif di kalangan hakim dalam memandang kasus tindak pidana pemilu, dimana para hakim menilai bahwa pemidanaan pada ...
openaire   +1 more source

PERADILAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Dinamika Hukum, 2022
Safik Faozi
exaly  

KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMILU DI DAERAH

2015
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji bahwa pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.
openaire   +1 more source

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Padang

2010
Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administrasi diselesaikan
openaire  

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia)

Mimbar Keadilan
exaly  

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PERKARA TINDAK PIDANA PEMILU MENURUT UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Kewenangan Badan Pengawas Pemilu dalam Undang-Undang No 7 tahun  2017 dan untuk mengetahui Kewenangan Bawaslu menangani Tindak Pidana Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1.
openaire   +1 more source