Results 31 to 40 of about 109 (85)

Efektivitas Gakkumdu dalam Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 Ditinjau dari Teori Penegakan Hukum

open access: yesInterdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities, 2022
Bawaslu sebagai pengawas jalannya pemilihan umum membentuk Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) untuk mengawal penegakan tindak pidana dalam pelaksanaan pemilihan umum agar tercapai pemilihan umum yang tertib dan adil serta dalam terbentuknya ...
Bukhari Alhuda
doaj   +1 more source

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

open access: yesJurnal Keadilan Pemilu, 2022
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire   +1 more source

Pertanggungjawaban Pidana Komisi Pemilihan Umum Dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pilkada Jawa Timur Tahun 2008)

open access: yesHakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam, 2018
Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh ...
Endik Wahyudi, Sujana Donandi S
doaj   +1 more source

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia

open access: yesJurnal Konstruksi Hukum, 2020
In a general election, election crime is bound to occur, in the handling of election criminal acts, it is necessary to have regulations regarding the regulation and sanctions against election criminal offenders to achieve legal certainty regarding the handling of election crimes.
I Gusti Bagus Yoga Sastera   +2 more
openaire   +2 more sources

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia) [PDF]

open access: yesMimbar Keadilan, 2015
Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Tindak Pidana pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan subjek hukum, unsur, perbuatan.
openaire   +2 more sources

ANALISIS PENERAPAN BENTUK – BENTUK TINDAK PIDANA PEMILU

open access: yesJurnal Ilmiah Hospitality, 2023
Tindak Pidana Pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan terhadap tindak pemilu adalah: a) Penyelengara Pemilu (KPU, Bawaslu,
openaire   +1 more source

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian ...
Andi Arvian Agung, Erlina Erlina
doaj   +1 more source

URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024

open access: yesElectoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2022
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tindakan yang mengganggu sistem elektronik pemilu. Tulisan ini bersifat konstruktif dengan tujuan menjelaskan urgensi pengaturan hukum tindak pidana pemilu elektronik pada Pemilu
openaire   +1 more source

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran ...
Firman Nur, M. Chaerul Risal
doaj   +1 more source

Reconstruction of the Makar and Relevance with the concept of al-Baghyu in the Fikih Jinayah

open access: yesJurnal Madania, 2022
The 2019 General Election (Pemilu, Indonesia) divided Indonesian society into two sides, namely the #2019GantiPresiden and the #Jokowi2Periode. The situation between the two sides was tense, which could potentially cause a commotion and worsen the public'
Musda Asmara
doaj   +1 more source

Home - About - Disclaimer - Privacy