Results 31 to 40 of about 109 (84)
EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA BAGI PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU
In Indonesia, violations of election crimes are not something new. In fact, violations of election crime are almost always found in every election period that take place. During the last election period in 2019 to be exact, there were around 548 findings and reports of election crimes that reached the court examination stage. And in the previous period
openaire +1 more source
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU
The regulation of election crimes in the Pilkada Law and the Election Law, especially in terms of the definition and mechanism for handling election crimes, has juridical implications, both formal and material. In terms of the definition of election crime, the emergence of the classification of election crimes and violations, does not necessarily ...
openaire +1 more source
Kecurangandan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dengan maksud untuk memenangkan salah satu calon sangat mungkin terjadi. Salah satu kasus kecurangan dalam pemilu yang menari kperhatian adalah kecurangan yang dilakukan oleh ...
Endik Wahyudi, Sujana Donandi S
doaj +1 more source
Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemilu di Indonesia
In a general election, election crime is bound to occur, in the handling of election criminal acts, it is necessary to have regulations regarding the regulation and sanctions against election criminal offenders to achieve legal certainty regarding the handling of election crimes.
I Gusti Bagus Yoga Sastera +2 more
openaire +2 more sources
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU OLEH SENTRA GAKKUMDU
Abstrak Pemilu menjadi parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, demokrasi sendiri sencara sederhana adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi didalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Dalam upaya penegakan hukum pidana Pemilu, maka dibentuklah suatu sistem hukum
Elfahmi Lubis, null Mona Agustina Nedy
openaire +1 more source
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMILU (Studi Terhadap Pelanggaran Pemilu Di Indonesia) [PDF]
Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana khusus. Hal ini dapat dilihat dari jenis perbuatan, orangnya, dan peradilan yang mengadili. Tindak Pidana pemilu, merupakan kejahatan dengan dimensi baru. Oleh karena itu perlu penanganan khusus dari penegak hukum, terutama dalam menentukan subjek hukum, unsur, perbuatan.
openaire +2 more sources
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Online
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian ...
Andi Arvian Agung, Erlina Erlina
doaj +1 more source
URGENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA PEMILU ELEKTRONIK PADA PELAKSANAAN PEMILU 2024
Pemanfaatan teknologi pada pelaksanaan Pemilu 2024 perlu didukung pengaturan tindak pidana pemilu elektronik. Tindak pidana pemilu elektronik merupakan ancaman pidana terhadap tindakan yang mengganggu sistem elektronik pemilu. Tulisan ini bersifat konstruktif dengan tujuan menjelaskan urgensi pengaturan hukum tindak pidana pemilu elektronik pada Pemilu
openaire +1 more source
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran ...
Firman Nur, M. Chaerul Risal
doaj +1 more source
Reconstruction of the Makar and Relevance with the concept of al-Baghyu in the Fikih Jinayah
The 2019 General Election (Pemilu, Indonesia) divided Indonesian society into two sides, namely the #2019GantiPresiden and the #Jokowi2Periode. The situation between the two sides was tense, which could potentially cause a commotion and worsen the public'
Musda Asmara
doaj +1 more source

