Results 1 to 10 of about 57,019 (143)

Kemandirian dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu: Analisis Putusan DKPP Terhadap Penyelenggara Pemilu di Sumatera Barat Tahun 2013-2024

Jurnal Konstitusi
Artikel ini membahas tentang pemaknaan prinsip kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu dalam putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) terhadap dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Provinsi Sumatera Barat ...
Khairul Fahmi, Desip Triananda, Ilhamdi Putra   +2 more
exaly   +5 more sources

Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu

Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020
Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial.
Anindita Pratitaswari, Sri Budi Eko Wardani   +1 more
doaj   +5 more sources

REKONSEPTUALISASI REKRUITMEN PENYELENGGARA PEMILU UNTUK MEWUJUDKAN PENYELENGGARA PEMILU YANG BERINTEGRITAS

Arena Hukum, 2021
This research aims to reconceptualize the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity.
Muhammad Anwar Tanjung, Retno Saraswati, Lita Tyesta A.L.W   +2 more
exaly   +4 more sources

PENGUATAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

Jurnal Litigasi
The Election Organizer Honorary Council as an institution formed to handle violations of the code of ethics of election organizers applies the principles of maintaining justice, independence, impartiality, and transparency in enforcing the rules or ...
Utang Rosidin
doaj   +3 more sources

Kepastian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Terhadap Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Jurnal USM Law Review
The research aims to analyze the legal certainty of the Election Organizer Ethics Council (DKPP) based on Pasal 458 ayat (13) UU No. 7 Tahun 2017 about ethics' violation of general election organizing institutions.
Firda Arifatuzzahrah, Irham Bashori Hasba   +1 more
doaj   +3 more sources

Pertanggungjawaban Pidana Penyelenggara Pemilu Atas Penggunaan Diskresi dalam Kondisi Stagnasi Penyelenggaraan Pemilu

JURNAL RISET RUMPUN ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUMANIORA
Discretion exercised by election management bodies constitutes an administrative instrument that is functionally necessary to prevent stagnation in electoral processes under conditions of legal vacuum, normative ambiguity, or extraordinary circumstances.
null Cipto Hardoyo, null Cecep Suhardiman   +1 more
exaly   +3 more sources

The Persepsi Penyelenggara Pemilu dalam Mewujudkan Pemilu Ramah Lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara

Jurnal Bina Praja, 2021
Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah pasca-konflik diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Peraturan tentang pemilu secara tegas menyatakan bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga yang ramah lingkungan ...
Lady Grace Jane Giroth, Felly Ferol Warouw, Viktory Nicodemus Joufree Rotty, Oliviane Oroh   +3 more
doaj   +2 more sources

MODEL PERAN PERADILAN ETIK DALAM MERAIH KEPERCAYAAN PUBLIK (Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Berintegritas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017)

Journal Communication Spectrum, 2017
This study describes communication constitutes organizing the Election Organizer Honorary Council (DKPP) in realizing election organizers with integrity.
Henni Gusfa, Irmawanti
doaj   +2 more sources

Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada

Jurnal Konstitusi, 2019
Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut. Melalui metode
Alboin Pasaribu
doaj   +2 more sources

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014)

Unes Journal of Swara Justisia, 2019
Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum.
Robert Cenedy
doaj   +2 more sources