Results 1 to 10 of about 1,245 (96)
Arena Hukum, 2021 Abstract This research aims to reconceptualize the recruitment of election organizers based on Law Number 10 of 2017 concerning General Elections to realize an election organizer with integrity. This normative juridical research uses conceptual and statute approach.
Muhammad Anwar Tanjung +2 more
exaly +3 more sources
Redesain Penanganan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu
Pamulang Law Review, 2021 Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, frasa suatu komisi pemilihan umum dalam UUD 1945 tersebut tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi merujuk pada satu kesatuan ...
Munir, B. (Badrul), Munir, Badrul
core +3 more sources
Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2020 Norma pemilu yang berintegritas salah satunya mensyaratkan agar penyelenggara pemilu dapat berperilaku netral dan tidak memihak. Namun sejak periode pemilu era reformasi, masalah integritas penyelenggara pemilu masih krusial. Dalam praktiknya, masih saja
Sri Budi Eko Wardani +1 more
core +4 more sources
AnidaKondisi disproporsionalitas petugas pemilu rentan mengganggu kesehatan mental pada dirinya bahkan akan berakibat pada kondisi fisik yang lemah. Gangguan kesehatan mental dapat terdiri dari gangguan kecemasan, stres, dan depresi.
Sawitri, Widi +2 more
exaly +4 more sources
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2023 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu ...
Shadli, Shadli +2 more
core +2 more sources
EKSISTENSI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) DALAM PENEGAKAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU
Veritas, 2019 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di bentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Pasal 109 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Suatu lembaga yang di khususkan untuk mengimbangi dan mengawasi (chek and Balances) kinerja dari KPU dan ...
Nurdin, Maharani
core +2 more sources
RESPONSIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENANGANAN PENYELENGGARAAN PEMILU
JURNAL POLINTER : KAJIAN POLITIK DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL, 2018 Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam ...
Rahmawati, Restu, Restu Rahmawati
core +2 more sources
PENERAPAN HUKUM ACARA DALAM PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PADA PEMILU TAHUN 2019 [PDF]
, 2021 ABSTRAK Untuk menjaga agar pemilu diselenggarakan secara profesional dan proporsional, penegakan kode etik penyelenggara pemilu menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan.
Eka, Novriadi
core +1 more source
IMPLIKASI PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU [PDF]
, 2017 Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan prasyarat penting dalam negara demokrasi. Sistem Pemilu pun dari waktu ke waktu sesuai tuntutan zaman terus mengalami perubahan, sehingga banyak terjadi pelanggaran yang terjadi karena kurang responsifnya penyelenggara ...
Taufiq Fajrin, TAUFIQ FAJRIN, TAUFIQ
core +1 more source
Tafsir Konstitusional atas Kemandirian Penyelenggara Pemilu dan Pilkada [PDF]
Jurnal Konstitusi, 2019 Pemilu yang adil dan kredibel hanya dapat direalisasikan jika dikelola oleh badan independen. Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan dilakukan oleh badan penyelenggara yang mandiri tanpa menjelaskan lebih lanjut makna kemandirian tersebut.
Pasaribu, Alboin, Alboin Pasaribu
core +3 more sources