Results 31 to 40 of about 1,336 (137)

Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto

open access: yesAlauddin Law Development Journal, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran ...
Firman Nur, M. Chaerul Risal
doaj   +1 more source

Pendanaan Lembaga Penyelenggara Pemilu (EMB)

open access: yesJurnal Politik indonesia (Indonesian Journal of Politics), 2022
This article reveals that the financial funding of the election management body (KPU) to support the stages of general election management still relies on the state budget. This condition happens considering that elections are a five-year periodic agenda in accordance with the foundation of the constitution. There are three models of election financing,
openaire   +1 more source

PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024

open access: yesPolitea : Jurnal Politik Islam, 2022
Abstrak: Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.
Suci Ramadhani Putri   +2 more
openaire   +1 more source

KEWENANGAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) MENGUBAH KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) PROVINSI JAWA TIMUR (STUDY KASUS PUTUSAN NO.74/DKPP-PKE-II/2013)

open access: yesJurnal IUS, 2015
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur.
Lalu Kukuh Sekartadi
doaj   +1 more source

Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu

open access: yesJurnal Hukum Sasana, 2022
This article elaborates the dynamics of paradigm-shift in election law through the lense of Roscoe Pound's concept of “law as a tool of social engineering”. This article argues that that the nature of election should not be reduced to its formal duties, but instead expanding its role as a means to promote credibility and integrity of Indonesian ...
openaire   +1 more source

Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia [PDF]

open access: yes, 2021
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Alamsyah, Chandra
core  

SISTEM INFORMASI REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN MAMASA BERBASIS WEB [PDF]

open access: yesJournal Peqguruang: Conference Series, 2021
Peningkatan kualitas penyelenggara pemilihan umum, menjadi perhatian penting untuk mendukung demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independent mengambil posisi yang sangat sentral sebagai penyelenggara pemilu, dituntut untuk memberikan kinerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang agar proses demokrasi dapat ...
Risna Rembungan   +2 more
openaire   +1 more source

Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

open access: yesJurnal Transformative, 2016
Tulisan mengelaborasi perselisihan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan umum 2014. KPU dan Bawaslu adalah aktor yang diamanatkan oleh UU sebagai penyelenggara pemilu.
Fury Ayunindya Fajar Arofah
doaj   +1 more source

Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu

open access: yesPLENO JURE, 2020
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu.
openaire   +2 more sources

Kepastian hukum dalam putusan dewan kehormatan dewan penyelenggara pemilu dalam memutuskan kode etik penyelenggara pemilu [PDF]

open access: yes, 2023
Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui meskipun memiliki frase final dan mengikat sebagaimana Pasal 458 ayat (13).
Aisyah, Siti Nami
core  

Home - About - Disclaimer - Privacy