Results 31 to 40 of about 1,336 (137)
Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanganan sebelum terjadinya pelanggaran dalam penghitungan suara pemilu legislatif di Kabupaten Jeneponto tahun 2009 dan untuk mengetahui bagaimana proses hukum penyelesaian pelanggaran pelanggaran ...
Firman Nur, M. Chaerul Risal
doaj +1 more source
Pendanaan Lembaga Penyelenggara Pemilu (EMB)
This article reveals that the financial funding of the election management body (KPU) to support the stages of general election management still relies on the state budget. This condition happens considering that elections are a five-year periodic agenda in accordance with the foundation of the constitution. There are three models of election financing,
openaire +1 more source
PEREMPUAN DAN KONSTRUKSI SOSIALNYA SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU 2024
Abstrak: Artikel ini berusaha untuk memaparkan keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia, mengidentifikasi penyebab rendahnya keterlibatan perempuan, kemudian berusaha untuk menghadirkan gagasan yang diharapkan mampu untuk mendorong keterlibatan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu.
Suci Ramadhani Putri +2 more
openaire +1 more source
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan kekuatan hukum putusan dari DKPP dalam mengubah atau membatalkan Keputusan KPUD Provinsi Jawa Timur.
Lalu Kukuh Sekartadi
doaj +1 more source
Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu
This article elaborates the dynamics of paradigm-shift in election law through the lense of Roscoe Pound's concept of “law as a tool of social engineering”. This article argues that that the nature of election should not be reduced to its formal duties, but instead expanding its role as a means to promote credibility and integrity of Indonesian ...
openaire +1 more source
Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam penanganan pelanggaran kode etik Pemilu di Indonesia [PDF]
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Alamsyah, Chandra
core
SISTEM INFORMASI REKRUTMEN PENYELENGGARA PEMILU KABUPATEN MAMASA BERBASIS WEB [PDF]
Peningkatan kualitas penyelenggara pemilihan umum, menjadi perhatian penting untuk mendukung demokrasi di Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga independent mengambil posisi yang sangat sentral sebagai penyelenggara pemilu, dituntut untuk memberikan kinerja maksimal untuk melaksanakan amanat undang-undang agar proses demokrasi dapat ...
Risna Rembungan +2 more
openaire +1 more source
Komisi Pemilihan Umum (KPU) vs Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
Tulisan mengelaborasi perselisihan antara KPU dan Bawaslu dalam pemilihan umum 2014. KPU dan Bawaslu adalah aktor yang diamanatkan oleh UU sebagai penyelenggara pemilu.
Fury Ayunindya Fajar Arofah
doaj +1 more source
Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu.
openaire +2 more sources
Kepastian hukum dalam putusan dewan kehormatan dewan penyelenggara pemilu dalam memutuskan kode etik penyelenggara pemilu [PDF]
Sifat Kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIX/2021 adalah tidak diakui meskipun memiliki frase final dan mengikat sebagaimana Pasal 458 ayat (13).
Aisyah, Siti Nami
core

