Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi pelanggaran administrasi pemilu bagi penyelenggara pemilu, karena penting diketahui tingkat penegakan hukumnya dimana hal tersebut dapat mempengaruhi jumlah suara perolehan pemilu.
openaire +2 more sources
Analisis Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Etika Penyelenggara Pemilu
Law number 7 of 2017 has given a mandate to the Election Organizing Honorary Council (DKPP) as the body tasked with assessing and deciding the code of ethics for election organizers with a "Final and Binding" nature as stated in article 458 paragraph (13) meaning that there is no further effort other laws that can be taken, the implementation of the ...
Harid Fendra +2 more
openaire +1 more source
KEADILAN DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN ETIKA PENYELENGGARA PEMILU
Sebagai kontestasi memperebutkan kepercayaan rakyat, dalam pelaksanaan elektoral akan sah dan memperoleh legitimasi apabila dilaksanakan secara adil. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu dan juga penyelenggara pemilu itu sendiri. Asas pemilu yang adil sesungguhnya hendak mengawal penyelenggaraan
openaire +1 more source
Menuju Pemilihan Umum 2009: Isu-isu Strategis dan Pengembangan Demokrasi [PDF]
Seminar Nasional ini bertujuan untuk menggagas munculnya isu-isu strategis yang harus dikelola oleh partai politik maupun para bakal calon presiden, yang lahir dari gagasan para peserta yang memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda. Harapannya, dari
core
Rekonstruksi Pengaturan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu [PDF]
"Penelitian ini, mengangkat 3 persoalan, pertama apa ratio legis pengaturan Putusan DKPP bersifat final dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 458 ayat (13) UU No.
Achsoni, Rudhi +2 more
core
Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilu (Studi Kasus: Pemungutan Suara Ulang Pemilu 2019 di Kabupaten Pasaman Barat) [PDF]
ABSTRAK Fauza. 1710831001. Skripsi S1. Jurusan Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Andalas. Padang. 2022. Judul Skripsi “Akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum dalam Pembentukan Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi kasus:
Fauza, Fauza
core
Pada tahun 2020 pemilihan kepala daerah pasca-konflik diselenggarakan di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara. Peraturan tentang pemilu secara tegas menyatakan bahwa setiap calon wajib berkampanye dan menggunakan alat peraga yang ramah lingkungan.
Lady Grace Jane Giroth +3 more
openaire +1 more source
Jurnal Nasional Terakreditasi SINTA 5 dengan Judul "Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu" [PDF]
Roscoe Pound menyatakan fungsi hukum adalah sebagai social engineering atau rekayasa sosial. Hukum dapat digunakan sebagai alat oleh hakim atau pembentuk Undang-Undang (UU) untuk mengatur rakyat sehingga tercipta sebuah keadaan yang dikehendaki. Konsepsi
Budhiati, Ida
core
Keterkaitan dalam bidang kepemiluan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dituntut agar dapat memiliki integritas, komitmen serta mampu untuk bertindak berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang dalam mengawal dan mengendalikan seluruh proses pemilu sesuai dengan aturan dan norma yang telah ditetapkan.
Niko Aristian Pangihutan Girsang +2 more
openaire +1 more source
Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu
Abstract: Design of Institutional Election. In order to improve the quality of election institute required professional election institute bodies. But, it is difficult to realize if different opinion among election institute body between KPU, Bawaslu and DKPP always happen.
openaire +2 more sources

